Wednesday, 6 June 2012

People of Indonesia Blind with the History


People of Indonesia Blind with the History
Published: January 9, 2012 - 1:11 pm | By Jean van de Kok

"People Indonesia are generally not interested in the history of his own country, they prefer to myth and fantasy of nationalism," according to the Dutch writer Adriaan van Dis.

"It's not nice to say it, but the intellectual content of Indonesian intellectuals are very less," said Van Dis is currently completing a documentary about Indonesia for Dutch television. He belonged to the intellectual elite of the Netherlands who has written and quoted in the Dutch media.

Dutch daily NRC Handelsblad Adriaan van Dis interviewed about Indonesia today.

Adriaan family came from Indonesia, Indo their backgrounds, a mixture of Indonesia and the Netherlands. According to historical causes of unconsciousness are: the New Order government inherited a bad education curriculum.

shortcuts
This opinion is supported by historian Indonesia, Hariyono, professor at State University of Malang. He said, "The time given in the limited curriculum, teacher of history and then take a shortcut. History is taught in bits and pieces. "

But according Hariyono this problem is rooted in the community long before the New Order Indonesia. Age of the national movement and the colonial era saw history not as an academic discourse, but as the myth of nationalism.

"They forget how the position of Indonesia in the world order. History of Indonesia can not be seen from the context of Indonesia alone, "said Hariyono. The New Order government puts the interests of history as a regime. If it does not support the interest it is considered wrong.

not bad
Bonnie Triyana, historians are critical of the historical consciousness states history lesson on the New Order era is mono commentary. That is, there is only one truth. No other versions. Thus the younger generation does not have a critical awareness.

But Bonnie rejected the idea of Adriaan van Dis, that the Indonesian people are generally indifferent to their history. "Now with the information via the Internet, mass media are free to grow, people can know a lot about the past," said Bonnie.

He himself was the chief editor of Historia Magazine Online that target young people as target group. They come with a variety of interpretations of history. "So the young people's historical consciousness of Indonesia is not as bad as that disclosed by Adriaan van Dis."

Plesiran history of the old days
Awareness of the history of Indonesian young people who are not experienced by Ade Purnama ugly, owner of the tourism bureau history Plesiran Doeloe Tempo. The participants were enthusiastic about the past. They bring their parents and relatives to visit historic sites. People Indonesia had always liked history.

"They live in a historic neighborhood, near the fortress of VOC, historic buildings, the tomb of a hero. They like to finding out the background of history. "
Historical tour packages are offered not only the colonial era, is also the time of kingdoms and ancient archipelago. However, the most preferred is the VOC era. Understandably this history is less known.

History taught in schools, especially the independence era. VOC era in the 17th century became too much.

The secret of success is packaging tourism bureau interesting, because in school people of Indonesia have a boring history lesson. Instead Plesiran Doeloe Tempo invites the participants to the historical places, while telling the story from different historical perspective: the Netherlands, local people, magazines, newspapers earlier times.

Participants were treated to show movies, slides and dishes typical of earlier times. "So the packaging is important, the contents are used as light weight in a relaxed," said Ade.

Insan responsible
Historians, State University of Malang, namely: Hariyono, adding how the placing of history for school children. "History should be a discourse that not only to be admired, but also to realize the existence of a process. Protégé should be made aware, that they not only have to marvel at the characters or events of the past, but also must be critical of the present and future. "

In looking at history as a process, Hariyono see humans be held accountable. This is why many people in Indonesia who avoid their responsibility for seeing history not as a process, but news of the great past and great. Thus the historian by Hariyono.

http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/orang-indonesia-buta-sejarah
_______________________________________________________________________________
My explanation:

How can it be to the "History Teacher" to reveal the truth of history that has occurred from the formation of the Indonesian state that illegal?

Surely the answer is a fear that which can be disastrous (tortured to death for resisting the government in power is not immoral) for which teachers know about the truth of the early history of Indonesia in violation of state law also violates the 1945 Constitution and international law. Explanations can be proven on the link below:


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2636914532748&set=a.2417934098374.2133513.1552033107&type=3&theater


So logically, if history is real say in the place of education, then there is no authority for the government to Islamic Java / Indonesia can apply in any of the nations in the former Dutch colonial.
_______________________________________________________________________________
Orang Indonesia Buta Sejarah
Diterbitkan : 9 Januari 2012 - 1:11pm | Oleh Jean van de Kok

“Orang Indonesia pada umumnya tidak meminati sejarah negara sendiri, mereka lebih suka mitos dan fantasi nasionalisme,” demikian dari sastrawan Belanda Adriaan van Dis.

“Memang tidak enak mengatakan itu, tapi kadar intelektual para cendekiawan Indonesia sangat kurang,” tutur Van Dis yang sedang merampungkan dokumenter tentang Indonesia untuk televisi Belanda. Ia termasuk elit intelektual Belanda yang banyak menulis dan dikutip dalam media Belanda.

Harian Belanda NRC Handelsblad mewawancarai Adriaan van Dis tentang Indonesia masa kini.

Keluarga Adriaan berasal dari Indonesia, mereka berlatar belakang Indo, campuran Indonesia-Belanda. Menurutnya penyebab ketidaksadaran historis adalah: pemerintah Orde Baru mewariskan kurikulum pendidikan yang jelek.

Jalan pintas
Pendapat ini didukung sejarawan Indonesia, Hariyono, guru besar pada Universitas Negeri Malang. Katanya, “Waktu yang diberikan dalam kurikulum terbatas, guru sejarah kemudian mengambil jalan pintas. Sejarah diajarkan sepotong-sepotong.”

Namun menurut Hariyono masalah ini sudah berakar dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Orde Baru. Jaman pergerakan nasional dan jaman kolonial melihat sejarah bukan sebagai wacana akademis, namun sebagai mitos nasionalisme.

“Mereka sampai lupa bagaimana posisi Indonesia dalam tatanan dunia. Sejarah Indonesia tidak bisa dilihat dari konteks Indonesia saja,” demikian Hariyono. Pemerintah Orde Baru menempatkan sejarah sebagai kepentingan rejim. Kalau tidak mendukung kepentingan maka dianggap salah.

Tidak jelek
Bonnie Triyana, sejarawan yang kritis terhadap kesadaran historis menyatakan pelajaran sejarah pada jaman Orde Baru sangat mono tafsir. Artinya, hanya ada satu kebenaran. Tidak ada versi lain. Dengan demikian generasi muda tidak memiliki kesadaran kritis.

Namun Bonnie menolak ide dari Adriaan van Dis, bahwa orang Indonesia pada umumnya acuh tak acuh terhadap sejarah mereka. “Sekarang dengan informasi lewat internet, media massa yang bebas berkembang, orang bisa tahu banyak tentang masa silam,” demikian Bonnie.

Ia sendiri pemimpin redaksi Majalah Historia Online yang membidik anak muda sebagai kelompok sasaran. Mereka datang dengan berbagai penafsiran sejarah. “Jadi kesadaran historis kawula muda Indonesia tidak sejelek yang diungkapkan oleh Adriaan van Dis.”

Plesiran sejarah tempo doeloe
Kesadaran sejarah anak muda Indonesia yang tidak jelek dialami oleh Ade Purnama, pemiliki biro pariwisata sejarah Plesiran Tempo Doeloe. Para peserta antusias dengan masa silam. Mereka membawa orang tua dan sanak keluarga mengunjungi situs-situs bersejarah. Orang Indonesia sejak dulu suka sejarah.

“Mereka tinggal di lingkungan bersejarah, dekat benteng VOC, bangunan-bangunan bersejarah, makam pahlawan. Mereka suka mencari tahu latar belakang sejarahnya.”

Paket wisata sejarah yang ditawarkan tidak jaman kolonial saja, juga jaman kerajaan–kerajaan Nusantara dan purbakala. Namun yang paling disukai adalah jaman VOC. Maklum ini sejarah yang kurang diketahui.

Di sekolah terutama diajarkan sejarah jaman kemerdekaan. Jaman VOC pada abad ke-17 menjadi terlalu jauh.

Rahasia sukses biro wisatanya adalah kemasan yang menarik, karena di sekolah orang Indonesia mendapat pelajaran sejarah yang membosankan. Sebaliknya Plesiran Tempo Doeloe mengajak para peserta ke tempat bersejarah, sambil menceritakan kisah historis dari berbagai sudut pandang: Belanda, orang lokal, majalah, koran-koran jaman dulu.

Peserta disuguhi pertunjukan film, slide dan sajian makanan khas jaman dulu. “Jadi kemasannya yang penting, isi yang berat dijadikan ringan dengan cara yang santai,” demikian Ade.

Insan bertanggung jawab
Sejarawan Universitas Negeri Malang, yaitu: Hariyono, menambahkan bagaimana menempatkan sejarah bagi murid sekolah. “Sejarah harus dijadikan wacana yang bukan saja untuk dikagumi, tapi juga untuk menyadarkan adanya sebuah proses. Anak didik sebaiknya disadarkan, bahwa mereka tidak hanya perlu kagum pada tokoh atau peristiwa masa lampau, tapi juga harus bisa kritis terhadap masa kini dan masa depannya.”

Dalam melihat sejarah sebagai proses, Hariyono melihat manusia diminta pertanggungjawaban. Inilah sebabnya banyak orang Indonesia yang menghindari tanggung jawab mereka karena melihat sejarah bukan sebagai proses, tapi berita masa lalu yang agung dan besar. Demikian dari sejarawan oleh Hariyono.
______________________________________________________________________________
Penjelasan saya:

Bagaimana bisa untuk para "Guru Sejarah" menyatakan kebenaran dari sejarah yang telah terjadi dari terbentuknya negara Indonesia yang ilegal?

Tentunya jawabannya adalah satu ketakutan yang mana dapat menjadi bencana (mati disiksa karena melawan pemerintahan dalam kekuasaan tidak bermoral) bagi para guru yang mana tau tentang sejarah kebenaran dari awal terbentuknya negara Indonesia yang melanggar peraturan hukum UUD 1945 dan juga melanggar hukum internasional. Dapat dibuktikan pada penjelasan link dibawah ini:


http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/un-should-be-implementing-policies.html


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2636914532748&set=a.2417934098374.2133513.1552033107&type=3&theater

Jadi logikanya apabila sejarah itu nyata dikatakan pada tempat pendidikan, maka tidak ada untuk kekuasaan bagi pemerintah Jawa Islam/Indonesia dapat berlaku di setiap bangsa-bangsa di bekas kolonial Belanda.

Government of the Islamic Java / Indonesia discard one of the U.S. government on the issue of West Papua.


http://beritahebohterkini.blogspot.com/2011/03/setelah-libya-target-as-selanjutnya.html

SUNDAY, 27 MARCH 2011
After Libya, Papua is the Next U.S. Target
03:06

Latest breaking news. Case in Libya similar to the case of East Timor, on the grounds of Human Rights, Democracy and the United Nations, East Timor finally Apart from Indonesia. Under pressure Australia, America and the United Nations on behalf of Human Rights and Democracy, BJ Habibie government finally when it could no longer face political pressure from the barrage of capitalist invaders who target oil in Timor gap.
as well as Libya, on the grounds of human rights U.S. and its allies attacked the Gaddafi government when the ends are to control the oil in Libya.

According to military analysts mother Connie Rahakundini Bakrie, a scenario the U.S. attacked Libya and the Middle East has been designed from the beginning. because all these countries there is a great source of petroleum. Even Mother Connie adding that the next U.S. target is Papua.

wow .. really surprising ..!!!!

Statement mother Connie on broadcast TVOne Saturday 26 / 3 2011 was not without foundation. The news of Papua into the next U.S. target have been circulating in intelligence circles.

A source in the Ministry of Foreign Affairs revealed the existence of intensive efforts of several members of congress of the United Democratic Party to the Free Papua Organization (OPM) to assist the process towards Papuan independence gradually.

Since the appearance of President Barack Obama at the White House presidential throne, practical American foreign policy is very colored by the bow of Democrats who are very forward about human rights. Because it is not surprising that Obama and some Democratic politicians who have an agenda of liberating Papua off Indonesia, it looks like it will be wind.

Some facts on the ground supporting our sources of information on the State Department. Why not. In the last two months, the U.S. House of Representatives, has been scheduled for the U.S. House of Representatives issued a draft FOREIGN RELATION ACT Authorization (FRAA) which specifically includes a specific reference on Papua.

If this bill passes, it means that there are some strategic elements in Washington who had been planning to support an option to gradually liberate Papua. And this means, facilities and devices that will play the U.S. in pushing this option is, through a clandestine intelligence operations and take advantage of an underground network that has been fostered by the CIA and State Department intelligence.

Therefore, the Department of Foreign Affairs must be ready from now to anticipate the new scenario the U.S. in creating a destabilizing action in Papua. Means, the State Department should begin to realize that America will no longer just calling the various elements of the TNI and police to stop the human rights violations by security forces.

American interference with the script trying to Papua can be detached from Homeland. Americans certainly have reason to Papua separated from Indonesia, Papua is the black pearl of the east, a very rich soil, with a wealth of outstanding natural number and the amount of gold in the hills of abundant Freeport made the colonists greedy capitalists salivating made.

However, if we know the distribution of royalties to freeport Indonesia only got 1%, while foreign got 99%.

ya, really funny ..
the handyman hoe outcome far more than the landless.

The main reason is the issue of separation of Papua from the Republic of Indonesia, is the poverty, the government of Indonesia is not capable of alleviating poverty in Papua, separatist cause issues develop.

Poverty in Papua is one result of Capitalism system applied in Indonesia, Papua gold should be able to prosperity of the people of Papua and Freeport instead robbed by foreign-owned companies Capitalist invaders.
Issues of human rights and democracy which is being developed by the United States in order to escape from the Unitary Republic of Indonesia in Papua, the issue is expected to occur referendum on Papuan soil. Which subsequently led to the secession of Papua from the Homeland.

Because of that I call out to the citizens of Indonesia
forget the problem of differences in ethnicity, religion, race ..
let us unite. Beware joint mass movement that leads to anarchy. Beware of organizations that want to fight for Papua quibble.
Be careful because the foreign intelligence already exists all around us.
Let us together - just keep the sovereignty of Indonesia in order not to split.

This news is not just nonsense. You can bookmark this post and then wait some time later. if our government is weak, then Papua will secede, from the sovereignty of Indonesia.



My explanation:

Attitude and the nature of the government's Islamic Java / Indonesia, acting as if the blame for the actions of the U.S. government about the incident in Indonesia, making Indonesia the national news is always blamed for the actions of U.S. government, which has no connection with anything that has been occurred in West Papua. The desire to own the sovereignty of the people of West Papua is 100% of their will, and not the will of the government of USA.
 

Persuasion is based on a big mistake for the government of Indonesia and the people are always fooled by their own government in the crimes. If they are good, and staying in the nature of God, and respect the rights of human life, and which under the laws of the state of democracy, then it is certainly doing their best and do not violate human norms and legal norms that apply to all.


Indonesia which has made them break all the rules, which the Lord did not teach such crimes.
This law in their country relating to human rights issues, in which international law has been protecting the rights of human sensation, which is made in such a way to follow as a democracy, can be seen below:

Why Islamic government of Java / Indonesia are government criminals and terrorists? Therefore, the new Indonesian state born of violence by the military, and government Islamic Java / Indonesia has violated legal rules his own country, and also against the rules of international law. Please see the explanation of truth and reality on the law applicable to some system of government on the basis of law below:

State of Indonesia based on the highest law in Indonesia, namely: the 1945 Constitution. This law can not be changed by anyone in Indonesia, with the exception of the revolution.

In Indonesia the State government system according to the Constitution of the state of Indonesia in Chapter III, on "Power of State Government", that:

Article 4 and Article 5, paragraph 2, reads:

"The president is the head of the executive power in the country. To execute the laws, the President has the authority to enact regulations.

Article 10, reads:

"The President is the Supreme Commander of the Army, Navy
Sea, and Air Force ".

In this case, that the President of Indonesia is real under the laws of Indonesia, should be responsible for the violent acts of military violence outside the limits of humanity, which has been conducted by the Indonesian military in West Papua country, and also in the Maluku archipelago country, from the first up to now.

In section 10 of the 1945 Constitution, the Indonesian police are not listed on the rule of law state of Indonesia, where the President is to hold power over the Indonesian military.

In this case, the Indonesian police is an elite unit of the terrorist forces that create chaos everywhere, as in fact the police to maintain order in society in the country concerned, for example, is the Force of Detachment 88.

CHAPTER V: "MINISTRY OF STATE", article 17, reads:

(1). The President is assisted by state ministers.
(2). Ministers are appointed and dismissed by the President.
(3). Every minister in charge of certain affairs in the government.

The sense is: All the rules of the state in accordance with the laws of the state of Indonesia, but remains under the authority of the President of Indonesia, the political system and everything that happens is the responsibility of the President for what happened. (Adapted with Article 4 and Article 5, paragraph 2, reads:

"The president is the head of the executive power in the country. To execute the laws, the President has the authority to enact regulations").

Article 14, reads:

(1). The President may grant clemency and rehabilitation taking into consideration the Supreme Court.

(2). The President may grant amnesty and abolition taking into consideration the House of Representatives.

In terms of article 14, paragraph 1, that the meaning is: any decision of the Supreme Court will remain under consideration and a decision on the powers of the President, tailored to the laws of the state, where the articles 4 and 5 have stated that the President is the Supreme state government in Indonesia.

While in article 14, paragraph 2, that the sense is: "The President may grant amnesty and abolition, but in this case that, everything will be done and that has been done by an amnesty in Indonesia will always hold on to power of President in accordance with the rules of law, Indonesia state laws, so the result of an amnesty in Indonesia are the results obtained may be empty. "

(The above adjusted to Article 4 and Article 5, paragraph 2, reads:

"The president is the head of the executive power in the country. To execute the laws, the President has the authority to enact regulations").

In Indonesia the state government has "Advisory Council (advisory)", the same meaning as "the Supreme Advisory Council / Law", it is contained in Article 16 of the 1945 Constitution. But the sense in this case consistent with the fact, that: "In the Supreme Advisory Council, in carrying out his duties as legal advisor, in the good treatment of legal counsel, or treatment that is not good by legal counsel, remain under the authority and decisions of the President, adjusted for in Article 4 and Article 5, paragraph 2, reads:

"The president is the head of the executive power in the country. To execute the laws, the President has the authority to enact regulations".

So the rule of Islamic Java / Indonesia is illegal and terrorist, it's time to be dissolved, because only an attitude born of mere terrorists and criminals, so that state regulations have been violated, and also violated international rules.



Indonesian:






 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2620250116148&set=a.1046587495566.2009191.1552033107&type=3&theater

http://beritahebohterkini.blogspot.com/2011/03/setelah-libya-target-as-selanjutnya.html

MINGGU, 27 MARET 2011
Setelah Libya , Target AS Selanjutnya Adalah Papua
03:06

Berita heboh terkini. Kasus di Libya hampir sama dengan kasus Timor Timur, dengan alasan HAM, Demokrasi dan PBB, akhirnya Timor Timur Lepas dari Indonesia. Dibawah tekanan Australia, Amerika dan PBB atas nama HAM dan Demokrasi, akhirnya pemerintah BJ Habibie saat itu tidak sanggup lagi menghadapi tekanan politik yang bertubi-tubi dari para penjajah Kapitalis yang mengincar Minyak di celah Timor.
begitu juga dengan libya, dengan alasan HAM AS dan sekutunya menyerang pemerintahan Khadafi padahal ujung-ujungnya adalah ingin menguasai minyak di libya.

Menurut pengamat militer ibu Connie Rahakundini Bakrie, skenario AS menyerang libya dan timur tengah sudah di rancang dari awal. karena semua negara tersebut terdapat sumber minyak bumi yang besar. Bahkan Ibu connie menambahi kalau sasaran AS selanjutnya adalah papua.

wow..benar-benar mengagetkan..!!!!

Pernyataan ibu connie pada siaran tv one sabtu 26/3 2011 bukannya tanpa dasar. Kabar Papua menjadi target AS berikutnya sudah beredar di kalangan intelejen.

Sebuah sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri mengungkap adanya usaha intensif dari beberapa anggota kongres dari Partai Demokrat Amerika kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membantu proses ke arah kemerdekaan Papua secara bertahap.

Karena dengan tampilnya Presiden Barrack Obama di tahta kepresidenan Gedung Putih, praktis politik luar negeri Amerika amat diwarnai oleh haluan Partai Demokrat yang memang sangat mengedepankan soal hak-hak asasi manusia. Karena itu tidak heran jika Obama dan beberapa politisi Demokrat yang punya agenda memerdekakan Papua lepas dari Indonesia, sepertinya memang akan diberi angin.

Beberapa fakta lapangan mendukung informasi sumber kami di Departemen Luar Negeri tersebut. Betapa tidak. Dalam dua bulan terakhir ini, US House of Representatives, telah mengagendakan agar DPR Amerika tersebut mengeluarkan rancangan FOREIGN RELATION AUTHORIZATION ACT (FRAA) yang secara spesifik memuat referensi khusus mengenai Papua.

Kalau RUU ini lolos, berarti ada beberapa elemen strategis di Washington yang memang berencana mendukung sebuah opsi untuk memerdekakan Papua secara bertahap. Dan ini berarti, sarana dan perangkat yang akan dimainkan Amerika dalam menggolkan opsi ini adalah, melalui operasi intelijen yang bersifat tertutup dan memanfaatkan jaringan bawah tanah yang sudah dibina oleh CIA maupun intelijen Departemen Luar Negeri Amerika.

Karena itu, Departemen Luar Negeri RI haruslah siap dari sekarang untuk mengantisipasi skenario baru Amerika dalam menciptakan aksi destabilisasi di Papua. Berarti, Departemen Luar Negeri harus mulai menyadari bahwa Amerika tidak akan lagi sekadar menyerukan berbagai elemen di TNI maupun kepolisian untuk menghentikan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

campur tangan Amerika dengan skenarionya berusaha agar Papua dapat terlepas dari NKRI. Amerika tentu punya alasan agar Papua lepas dari Indonesia, Papua adalah mutiara hitam dari timur, sebuah tanah yang kaya raya, dengan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya serta kandungan emas di bukit Freeport yang melimpah membuat para Kapitalis penjajah serakah ngiler dibuatnya.

Padahal kalau kita tahu pembagian royalty freeport indonesia hanya mendapat 1 %, sedangkan asing mendapat 99%.

sungguh lucu yah..
masa tukang cangkul hasilnya jauh lebih banyak dari yang punya tanah.

Alasan utama yang menjadi isu pemisahan Papua dari NKRI, adalah Kemiskinan, pemerintah Indonesia yang tidak mampu mengentaskan kemiskinan di Papua, menyebabkan isu-isu sparatis berkembang.

Kemiskinan Papua adalah salah satu akibat dari sistem Kapitalisme yang diterapkan di Indonesia, emas Papua yang seharusnya mampu memakmurkan rakyat Papua justru dirampok oleh Freeport dan perusahaan asing milik Kapitalis Penjajah.
Isu-isu HAM dan Demokrasi yang sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat agar Papua bisa lepas dari NKRI, dengan isu ini diharapkan akan terjadi referendum bagi tanah Papua. Yang selanjutnya mengantarkan Papua ke arah pemisahan diri dari NKRI.

Karena itu Saya himbau kepada warga indonesia
lupakanlah masalah perbedaan suku, agama, ras..
mari kita bersatu. Waspadai bersama gerakan ormas yang menjurus pada anarkis. Waspadai ormas yang berdalih ingin memperjuangkan papua.
Berhati-hatilah karena intelejen asing sudah ada di sekitar kita.
Mari kita sama - sama jaga kedaulatan RI supaya tidak sampai terpecah belah.

Berita ini bukan sekedar omong kosong. Anda bisa bookmark postingan ini kemudian tunggu beberapa waktu nanti. jika pemerintah kita lemah, maka papua akan memisahkan diri, dari kedaulatan RI.


Penjelasan saya:


Sikap dan sifat dari pemerintah Jawa Islam/Indonesia, bertindak seakan-akan adalah dari kesalahan atas perbuatan pemerintahan USA tentang kejadian didalam negara Indonesia, sehingga pada berita nasional Indonesia adalah selalu menyalahkan atas perbuatan pemerintahan USA, yang mana tidak mempunyai kaitan dengan segala hal yang telah terjadi di Papua Barat. Keinginan untuk kedaulatan sendiri dari bangsa Papua Barat adalah 100% dari kemauan mereka, dan bukan kemauan atas pemerintahan USA.



Bujukan yang berdasarkan kesalahan besar bagi pemerintahan Indonesia dan rakyat yang selalu dibodohi oleh pemerintahan mereka sendiri dalam kejahatan. Apabila mereka baik, dan tinggal dalam hakekat dari Tuhan, dan menghargai hak-hak hidup manusia, dan yang mana berdasarkan hukum demokrasi negara, maka sudah tentunya melakukan yang terbaik dan tidak melanggar norma-norma manusia dan norma-norma hukum yang berlaku untuk semua.

Inilah kejahatan Indonesia -Arab yang mana telah membuat mereka melanggar segala aturan, dimana Tuhan pun tidak mengajarkan kejahatan yang sedemikian rupa.
Hal hukum di negara mereka yang berkaitan dengan permasalahan hak asasi manusia, dimana hukum internasional telah melindungi hak-hak sasi manusia, yang dibuat sedemikian rupa untuk di ikuti sebagai negara demokrasi, dapat terlihat dibawah ini:

Kenapa pemerintahan Jawa islam/Indonesia adalah pemerintahan kriminal dan teroris? Sebab, negara Indonesia baru dilahirkan berdasarkan dari kekerasan militer, dan pemerintah Jawa Islam/Indonesia telah melanggar peraturan hukum negaranya sendiri, dan juga melanggar peraturan hukum internasional. Silahkan melihat pada penjelasan dari kebenaran dan kenyataan pada hukum yang berlaku pada beberapa sistem pemerintahan pada dasar hukum dibawah ini:

Negara Indonesia berdasarkan hukum tertinggi di Indonesia, yaitu: UUD 1945. Hukum ini tidak dapat dirubah oleh siapapun di Indonesia, terkecuali adanya revolusi.

Didalam sistem pemerintahan Negara Indonesia menurut Undang-undang Dasar negara Indonesia pada Bab III, tentang "Kekuasaan Pemerintahan Negara", bahwa:

Pasal 4 dan pasal 5, ayat 2, berbunyi:

"Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah.

Pasal 10, berbunyi:

"Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara".

Didalam hal ini, bahwa Presiden Indonesia adalah nyata berdasarkan hukum negara Indonesia, harus bertanggung jawab atas tindakan kekerasan-kerasan militer diluar batas kemanusiaan, yang mana telah dilakukan oleh para militer Indonesia di negera Papua Barat, dan juga di wilayah kepulauan negara Maluku, dari dulu sampai dengan sekarang.

Didalam pasal 10 dari UUD 1945, polisi Indonesia tidak tercantum pada aturan hukum negara Indonesia, dimana Presiden adalah memegang kekuasaan atas para militer Indonesia.

Pada hal ini, maka polisi Indonesia merupakan kesatuan elit dari pasukan teroris yang membuat kekacauan dimana-mana, sebagaimana polisi sebenarnya untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada negara bersangkutan, contohnya adalah Pasukan dari DENSUS 88.

BAB V: "KEMENTERIAN NEGARA", pasal 17, berbunyi:

(1). Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
(2). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pengertiannya adalah: Segala aturan negara sesuai dengan undang-undang dasar negara Indonesia, tetapi tetap dibawah kekuasaan Presiden Indonesia, dan segala sesuatu sistem politik yang terjadi adalah tanggung jawab dari pada Presiden atas kejadian itu. (Disesuaikan dengan Pasal 4 dan pasal 5, ayat 2, berbunyi:

"Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah").

Pasal 14, berbunyi:

(1). Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2). Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal pasal 14, ayat 1, bahwa pengertiannya adalah: segala keputusan dari makamah Agung akan tetap dibawah pertimbangan dan keputusan dari pada kekuasaan Presiden, disesuaikan dengan undang-undang dasar negara, dimana pada pasal 4 dan 5 telah menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi didalam pemerintahan negara Indonesia.

Sedangkan pada pasal 14, ayat 2, bahwa pengertiannya adalah: "Presiden boleh memberikan amnesti dan abolisi, tetapi didalam hal ini bahwa, segala sesuatu yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan oleh amnesti di Indonesia akan selalu berpegang pada kekuasaan Presiden sesuai dengan aturan undang-undang negara Indonesia, jadi hasil dari amnesti di Indonesia adalah hasilnya boleh didapatkan kosong belaka".

(Hal diatas disesuaikan dengan Pasal 4 dan pasal 5, ayat 2, berbunyi:

"Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah").

Didalam pemerintahan negara Indonesia mempunyai "Dewan Pertimbangan (penasehat)", sama artinya seperti "Dewan Pertimbangan Agung/Hukum", hal ini terdapat pada pasal 16 UUD 1945. Tetapi pengertian didalam hal ini sesuai dengan kenyataan, bahwa: "Pada Dewan Pertimbangan Agung, didalam melaksanakan tugasnya sebagai penasehat hukum, didalam perlakuan yang baik dari penasehat hukum, atau perlakuan yang tidak baik oleh penasehat hukum, tetap dibawah kekuasaan dan keputusan dari pada Presiden, sebab disesuaikan pada Pasal 4 dan pasal 5, ayat 2, berbunyi:

"Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah".

Jadi pemerintahan Jawa Islam/Indonesia ilegal dan teroris ini, sudah waktunya untuk dibubarkan, karena hanya dilahirkan dari sikap teroris dan kriminal belaka, sehingga peraturan negara telah dilanggar, dan juga melanggar peraturan internasional.

Monday, 4 June 2012

Indonesia was devastated that Indonesian was reprimanded by the Germans on UN human rights session recently.

http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/marty-natalegawa-has-made-public.html

News Below is the conversation that is empty, the theory can, but it is proving very difficult for the Indonesian police, because of the involvement of the government's Islamic Java / Indonesia itself.

http://www.centroone.com/news/2012/05/5s/polri-diminta-usut-penembakan-wn-jerman/


Police asked to investigate the shooting of German Citizens

Thursday, May 31, 2012 - 14:56 PM

Jakarta - The shooting of a group of people against the foreigner German Dietmar Pieper and his wife Medina Pachon be tarnished international image of Indonesia. National Police Chief General Timur Pradopo asked to investigate the case. 

Deputy House Speaker Priyo Budi Santoso was disappointed and concerned related to the shooting at the Beach Base G Jayapura. 

"I am saddened and regret to demonstrate the safety of West Papua is not conducive. Therefore, we as leaders of the House asked Chief of Police to crack down on the forefront of security for the community," said Priyo in the Parliament Building, Jakarta, Thursday (05/31/2012). 

Golkar politician is judged that the shooting was a bad precedent for the nation of Indonesia, especially for the international community. 

"It's all the news is not good if to get international attention. So once again to the police to re-assert a sense of security assurance," he said. 

Reporter: Luki Junizar - Editor: Ana Shofiana S

B. Prosecution of the above news is that after the news of the West Papuan independence movement as seen on the news link below:

KNPB's Statement On the Shooting of Dietmar Pieper of Germany In West Papua

The shooting of Dietmar Pieper (55 years), Tuesday (29/5) at around 11:30 at the Base-G, Jayapura, West Papua is a conspiracy to eliminate Indonesia government from international pressure on its involvement in human rights abuses in West Papua. The shooting is closely associated with harsh rebuke to Indonesia by the UN Human Rights Council within the UN human rights session recently where Indonesian military and police carried out violence and human rights abuses in West Papua.

We carefully assess that the shooting was purely state conspiracy to scapegoat people of Papua for the umpteenth time as the mastermind behind the violent conflict in West Papua.

We stated that since the Germans (Ottow and Geissler) stepped on this land the Papuans have never rejected or hostile to them. Until Dietmar shot the West Papua people had no problem with Germany and other countries. However, the State of Indonesia was a problem with foreigners in West Papua. Indonesia was the country that had been banned, arrested and deported foreigners from West Papua. Indonesia hated foreigners to conduct activities in West Papua. Indonesia was devastated that Indonesian was reprimanded by the Germans on UN human rights session recently.

So, we firmly say that the shooting was purely derived from the state and for the sake of its image in the eyes of international security. Due to Indonesia, "using" people of West Papua as an actor of violence is a way to fix and avoid violence in West Papua.
KNPB demanding:

1. To Stop the charade at the expense of the country's image and dignity of Papuans.

2. The German government immediately sent Independent Team to West Papua, to get the reason why and who behind the shooting

3. Urged the German government to sever diplomatic relations with Indonesia, and the German Embassy in Jakarta to leave immediately prior to the shooter revealed by the team of the International Independent.

4. Government of Indonesia and its cronies in Papua to immediately stop all intents are used to manage the issues of conflict as interest for imaging the state of Indonesia which was beginning to crumble in the international eye.

Thus, for the sake of honesty and dignity of our people of West Papua.

Victor Yeimo

International Spokesperson for KNPB

(+6281248356352)


Related News from: http://newmatilda.com/2012/06/12/sby-ignores-west-papua-murders


west papua
12 Jun 2012

SBY Ignores West Papua Murders

Several West Papuan activists have been murdered this month and many have been forced to flee their homes. Witnesses say Indonesian security forces are responsible - but no one is listening in Jakarta, reports Alex Rayfield
West Papua is roiling. In the last two weeks a spate of shootings, killings and military violence has surprised even seasoned Papua watchers. But as West Papua bleeds, Indonesian President Susilo Bambang Yudhuyono remains silent.
The latest wave of violence started on 29 May when a 55-year-old German born man, Pieter Dietmar Helmut, was shot and wounded at a popular beach in Jayapura.
Although multiple witnesses identified the car from which a Papuan man allegedly shot Helmut, police are yet to make any arrests.
The same day Anton Arung, a primary school teacher, was fatally shot in the head by an unknown gunman as he was standing by a kiosk in the highland town of Mulia.
Four days later, activists from the West Papua National Committee (KNPB), a pro-independence youth organisation, protested the shootings. According to witnesses Indonesian police then opened fire.
Five people were wounded in the attack. 23 year-old Yesaya Mirin from Yahukimo village was shot dead while 29 year-old Panuel Taplo remains in a serious condition with bullet wounds.
When KNPB leader Buchtar Tabuni confronted the police at a second demonstration in the capital he was arrested, further inflaming an already tense situation.
Jailed independence leaders Dominikus Surabut and Selphius Bobii and Ruben Magay, a provincial parliamentarian not known for his pro-independence views, have publicly criticised the police’s handling of KNPB and called for Buchtar Tabuni’s release.
As tensions increased text messages circulated warning people to beware of "Dracula" and other such demonic denizens of the night. In West Papua warnings of Dracula and the like are code for people to stay off the streets because of covert military operations.
Similar SMS messages were sent before prominent independence leader Theys Eluay was assassinated in November 2001.
The following week was a particularly bloody one in Jayapura. On Sunday 3 June, university student Jimi Ajudh Purba was stabbed to death by unidentified attackers. A day later, 16 year-old high school student Gilbert Febrian Ma’dika was shot by unidentified assailants on a motorcycle and survived a gunshot wound to his back.
On Wednesday 6 June a civil servant was reportedly shot dead in front of the mayor’s office and the following day a further three people were reportedly shot, two of whom died. One of those attacked was a police officer, Brigadier Laedi.
On the following day, Friday 8 June, Teyu Tabuni, who was affiliated with KNPB, was shot dead as he was standing at a motorcycle taxi parking area in Jayapura. According to a witness, Yopina Wenda, Tabuni was shot four times in the head by a uniformed policeman who then fled the scene.
The following week on 10 and 11 June two more people were reportedly shot dead, one outside a shopping mall and the second close to Cendrawasih University in Abepura.
In the same week that mysterious killings rocked citizens of Jayapura, the highlands of West Papua also bled. On 6 June soldiers from Battalion 756, not regularly stationed in West Papua but brought in for combat duties, knocked over and killed a three year old child, Desi Wanimbo, while riding their motorcycle in the village of Honai Lama on the outskirts of Wamena.
Relatives of the child then allegedly stabbed one of the soldiers to death and badly beat a second.
New Matilda spoke to local Wamena based activists Simeon Dabi and Wellis Doba by phone who said that soldiers then went on a rampage burning 70 houses, killing 22 pigs (an animal highly valued by highland Papuans) while indiscriminately discharging their firearms.
Dabi and Doba both reported 11 people with serious injuries after soldiers shot, stabbed and beat residents. Hundreds fled into the mountains and jungle. Two more Papuans later died of injuries sustained from the military, 40 year-old Elinus Yoman and 30 year-old Dominggus Binanggelo.
Meanwhile in Yapen, an island off the north coast of West Papua, reports are filtering through of military operations. New Matilda spoke to one activist in Yapen who reported by mobile phone that around 60 people — 10 families from 14 different villagers — have sought refuge in the jungle after police and military launched search and arrest operations following a gathering of leaders held by the West Papua National Authority.
The Indonesian government’s response to recent shootings in Jayapura has been to call for assertive action including house-to-house searches for armed combatants. Lt. Gen. Marciano Norman, the chief of the Indonesian Intelligence Agency, told the Jakarta Post by phone that "We have no choice but to do the sweep, as civilians are not allowed to hold guns. Rules must be upheld."
Ironically, Norman made these comments days before Police admitted a policeman shot dead KNPB activist Teyu Tabuni on 7 June.
The six main groups that the police, military and intelligence agents consistently target in sweeping operations are leaders from the Federal Republic of West Papua who declared independence on 19 October last year, the pro-independence groups KNPB and WPNA, church leaders and tribal leaders.
All these groups are unarmed — fighting words notwithstanding — giving credence to activists’ claims that the purpose of the sweeps is not to maintain security but to trample dissent.
While police and the military blame Papuan separatists, human rights defenders in Papua point the finger at Indonesian security forces.
In an interview with the Jakarta Globe Ferry Marisan from the Institute for the Study and Advocacy of Human Rights in West Papua (ELSHAM) said that "Papua is a place for law enforcement to get promoted…. Isn’t it strange that after a series of shootings, the police cannot find the perpetrators? They always claim the perpetrators are unidentified gunmen. They analysed the bullet, conducted ballistic tests but the results were never made public."
Human rights defenders in West Papua argue that the both the police and military have a vested interest in creating and maintaining conflict to justify their continued presence and to maintain lucrative legal and illegal business interests.
But it is not only business interests at stake. The security forces in West Papua also see themselves as bravely defending the Indonesian state from greater unravelling.
In their eyes this justifies covert operations. Last year New Matilda met two Papuans from Sorong who were paid to attend a ceremony in Manokwari where they were inducted into a civilian squad that would ostensibly assist the police with anti-corruption investigations.
The activists recited oaths of allegiance to the Indonesian state and were given uniforms and ID cards — viewed by New Matilda. Those present at the meeting were then told that a handful would be selected for combat training in Jakarta. In the shadow of Indonesian militia violence in East Timor in 1999 reports like these deeply trouble Papuans.
Local activists are not the only ones raising troubling questions about SBY’s handling of the situation in West Papua. Opposition MP Tubagus Hasanuddin, a member of the Parliament’s Defence Committee, told Radio Australia he wants answers.
"How can there be 30 shootings in one and a half years and not a single case solved?" he asked. "Twenty-seven victims have fallen. We must find out why."
Hasanuddin’s figures may be on the conservative side but he is proof that there are Indonesians who want to see progress on finding a just and peaceful solution to the conflict in West Papua.
Church leaders like Fr Neles Tebay from the Papua Peace Network argue that action from Jakarta to reign in the security forces is essential because provincial legislators have no control over the police and military.
However, SBY is rapidly running out of time. His presidency expires next year and Papuans are increasingly calling for the United Nations to intervene.
It is said that deeply seated conflict polarises the protagonist’s positions. In West Papua those positions are hardening and the numbers of protagonists are increasing. The police and the military are defending a state that has lost all legitimacy in Papuan eyes.
This reality is not helped by the fact that many in the police and military — over 90 per cent of whom are are Indonesian — hold deeply racist views about the people they are meant to protect.
Politically Papuans’ interests are not represented by the provincial parliament. The DPRD, or local provincial parliament, find themselves caught between demands for independence from their Papuan constituents and a rigid refusal to enter into talks from Jakartan party bosses 3000 kilometres away — even talking is seen as too much of a concession to the independence movement.
In the middle are Papuans, seething with indignation over decades of abuse by the security forces and increasingly vocal about their demands for genuine self-determination.
Time may not be the only problem. Many doubt whether Susilo Bambang Yudhuyono is willing to spend any political capital making good on his repeated promises to solve the Papuan problem with "peace" and "dignity".
On the contrary SBY has publicly stepped in to protect and defend the security forces when they have been accused of gross acts of violence against civilians and refused to countenance the evidence that state violence is a systemic problem in West Papua.
Downplaying the problem in Papua may win him friends in the military but in the Papuans’ eyes it makes him look ineffectual. It tarnishes his international image as a democrat and strengthens the hand of those inside and outside West Papua who call for independence.
This makes the voices of the church and senior tribal leaders calling for dialogue sound measured and reasonable. The only problem is there is no indication that SBY is listening.
With West Papua Media.


Indonesian:


http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/marty-natalegawa-has-made-public.html


Berita dibawah ini adalah pembicaraan yang kosong, teori bisa, tetapi membuktikan itu adalah sangat sulit bagi kepolisian Indonesia, oleh karena keterlibatan dari pemerintah Jawa Islam/Indonesia itu sendiri.


http://www.centroone.com/news/2012/05/5s/polri-diminta-usut-penembakan-wn-jerman/


Polri Diminta Usut Penembakan WN Jerman

Kamis, 31 Mei 2012 - 14.56 WIB

Jakarta - Penembakan yang dilakukan sekelompok orang terhadap WNA Jerman Dietmar Pieper dan istrinya Medina Pachon dianggap mencoreng citra Indonesia di internasional. Kapolri Jenderal Timur Pradopo diminta segera mengusut kasus tersebut.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku kecewa dan prihatin terkait aksi penembakan di Pantai Base G Jayapura. 

"Saya sedih dan menyesalkan dengan menunjukkan keamanan Papua Barat yang tidak kondusif. Oleh karena itu, kita sebagai pimpinan DPR meminta Kapolri untuk terdepan dalam menindak keamanan bagi masyarakat," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Politisi Golkar ini menilai bahwa penembakan tersebut menjadi preseden buruk bagi bangsa Indonesia, terutama untuk dunia internasional. 

"Ini semua menjadi berita yang tidak baik kalau sampai mendapatkan perhatian internasional. Maka sekali lagi kepada pihak Polri untuk kembali menegaskan penjaminan rasa aman," tegasnya.

Reporter: Luki Junizar - Editor: Ana Shofiana S

Berita diatas adalah setelah penuntutan berita dari pergerakan kemerdekaan Papua Barat seperti terlihat pada berita link dibawah ini:

KNPB yang Pernyataan Di Menembak dari Dietmar Pieper Jerman Di Papua Barat

Penembakan terhadap Dietmar Pieper (55 tahun), Selasa (29/5) sekitar pukul 11.30 di Base-G, Jayapura, Papua Barat adalah persekongkolan untuk menghilangkan pemerintah Indonesia dari tekanan internasional terhadap keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di Barat Papua. Penembakan itu sangat erat kaitannya dengan teguran keras kepada Indonesia oleh Dewan HAM PBB dalam sesi hak asasi manusia PBB baru-baru ini di mana militer dan polisi Indonesia melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua Barat.
Kami hati-hati menilai bahwa penembakan itu murni konspirasi negara untuk orang Papua kambing hitam untuk kesekian kalinya sebagai otak di balik konflik kekerasan di Papua Barat.
Kami menyatakan bahwa sejak Jerman (Ottow dan Geissler) menginjak tanah ini orang-orang Papua tidak pernah ditolak atau memusuhi mereka. Sampai Dietmar menembak Papua Barat orang tidak punya masalah dengan Jerman dan negara lainnya. Namun, Negara Indonesia adalah masalah dengan orang asing di Papua Barat. Indonesia adalah negara yang telah dilarang, ditangkap dan dideportasi asing dari Papua Barat. Indonesia membenci orang asing untuk melakukan kegiatan di Papua Barat. Indonesia hancur bahwa bahasa Indonesia dimarahi oleh Jerman pada sesi hak asasi manusia PBB baru-baru ini.
Jadi, kami dengan tegas mengatakan bahwa penembakan itu murni berasal dari negara dan demi citra di mata keamanan internasional. Karena Indonesia, "menggunakan" rakyat Papua Barat sebagai aktor kekerasan adalah cara untuk memperbaiki dan menghindari kekerasan di Papua Barat.
KNPB menuntut:
1. Berhenti sandiwara ini dengan mengorbankan citra negara dan martabat orang Papua.
2. Pemerintah Jerman segera mengirimkan Tim Independen ke Papua Barat, untuk mendapatkan alasan mengapa dan siapa di balik penembakan
3. Mendesak pemerintah Jerman untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta untuk segera pergi sebelum penembak diungkapkan oleh tim dari Independen Internasional.
4. Pemerintah Indonesia dan para kroninya di Papua untuk segera menghentikan semua maksud ini digunakan untuk mengelola isu-isu konflik sebagai bunga untuk pencitraan negara Indonesia yang mulai runtuh di mata internasional.
Dengan demikian, demi kejujuran dan martabat rakyat kita dari Papua Barat.
Victor Yeimo
Internasional Juru bicara KNPB
(+6281248356352)

Berita Terkait: http://newmatilda.com/2012/06/12/sby-ignores-west-papua-murders

 papua barat
12 Jun 2012

SBY Mengabaikan Barat Pembunuhan Papua

Beberapa aktivis Papua Barat dibunuh bulan ini dan banyak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Para saksi mengatakan pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab - tapi tidak ada yang mendengarkan di Jakarta, melaporkan Alex Rayfield
Papua Barat bergolak. Dalam dua minggu terakhir serangkaian penembakan, pembunuhan, dan kekerasan militer telah mengejutkan bahkan berpengalaman pengamat Papua. Tapi sebagai Barat berdarah Papua, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhuyono tetap diam.
Gelombang kekerasan terakhir dimulai pada tanggal 29 Mei ketika seorang pria 55 tahun kelahiran Jerman, Pieter Dietmar Helmut, ditembak dan terluka di sebuah pantai populer di Jayapura.
Meskipun beberapa saksi mengidentifikasi mobil dari yang orang Papua diduga menembak Helmut, polisi belum menahan siapapun.
Pada hari yang sama Anton Arung, seorang guru sekolah dasar, ditembak di kepala oleh penembak tak dikenal saat ia sedang berdiri di sebuah kios di kota dataran tinggi Mulia.
Empat hari kemudian, aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), seorang pemuda pro-kemerdekaan organisasi, memprotes penembakan. Menurut saksi indonesian polisi kemudian melepaskan tembakan.
Lima orang terluka dalam serangan itu. 23 tahun Yesaya Mirin dari Yahukimo desa ditembak mati sementara 29 tahun Panuel Taplo tetap dalam kondisi serius dengan luka peluru.
Ketika KNPB pemimpin Buchtar Tabuni dihadapkan polisi pada demonstrasi kedua di ibukota ia ditangkap, lanjut mengobarkan situasi yang sudah tegang.
Pemimpin kemerdekaan Dipenjara Dominikus Surabut dan Selphius Bobii dan Ruben Magay, seorang anggota parlemen provinsi belum diketahui secara pro-kemerdekaan nya pandangan, secara terbuka mengecam cara polisi dari KNPB dan menyerukan pembebasan Buchtar Tabuni.
Sebagai ketegangan meningkat pesan teks beredar memperingatkan orang untuk berhati-hati "Dracula" dan lain penghuni setan seperti malam. Dalam peringatan Papua Barat dari Dracula dan sejenisnya kode untuk orang-orang untuk menjauhi jalan-jalan karena operasi militer rahasia.
Similar pesan SMS yang dikirim sebelum kemerdekaan pemimpin terkemuka Theys Eluay dibunuh pada November 2001.
Minggu berikutnya adalah satu sangat berdarah di Jayapura. Pada hari Minggu 3 Juni, mahasiswa Jimi Ajudh Purba ditikam sampai mati oleh penyerang tak dikenal. Sehari kemudian, 16 tahun siswa SMA Gilbert Febrian Ma'dika ditembak oleh orang tak dikenal dengan sepeda motor dan selamat dari luka tembak di punggungnya.
Pada hari Rabu 6 Juni pegawai negeri dilaporkan ditembak mati di depan kantor walikota dan hari berikutnya tiga orang lainnya dilaporkan ditembak, dua di antaranya meninggal. Salah satu dari mereka menyerang adalah seorang polisi, Brigadir Laedi.
Pada hari berikutnya, Jumat 8 Juni, Teyu Tabuni, yang berafiliasi dengan KNPB, ditembak mati saat ia sedang berdiri di area parkir ojek di Jayapura. Menurut saksi, Yopina Wenda, Tabuni ditembak empat kali di kepala oleh seorang polisi berseragam yang kemudian melarikan diri dari TKP.
Minggu berikutnya pada 10 dan 11 Juni dua orang lagi dilaporkan ditembak mati, satu di luar pusat perbelanjaan dan dekat kedua untuk Universitas Cendrawasih di Abepura.
Pada minggu yang sama bahwa pembunuhan misterius mengguncang warga Jayapura, dataran tinggi Papua Barat juga berdarah. Pada tanggal 6 Juni dari tentara Batalyon 756, tidak secara teratur ditempatkan di Papua Barat tetapi dibawa untuk tugas tempur, menjatuhkan dan membunuh seorang anak berusia tiga tahun, Wanimbo Desi, saat mengendarai sepeda motor mereka di desa Honai Lama di pinggiran Wamena.
Kerabat anak kemudian diduga ditikam salah satu tentara mati dan buruk mengalahkan detik.
New Matilda berbicara lokal Wamena aktivis berbasis Simeon Dabi dan Wellis Doba melalui telepon yang mengatakan bahwa tentara kemudian melanjutkan pembakaran 70 rumah mengamuk, membunuh 22 babi (binatang sangat dihargai oleh dataran tinggi Papua) sementara pemakaian senjata api tanpa pandang bulu mereka.
Dabi dan Doba keduanya melaporkan 11 orang dengan luka serius setelah tentara menembak, menikam dan penduduk mengalahkan. Ratusan melarikan diri ke gunung dan hutan. Dua orang Papua lebih kemudian meninggal dari luka yang diderita dari, militer 40 tahun Elinus Yoman dan 30 tahun Dominggus Binanggelo.
Sementara itu di Yapen, sebuah pulau di lepas pantai utara Papua Barat, laporan penyaringan melalui operasi militer. New Matilda berbicara satu aktivis di Yapen yang melaporkan melalui telepon seluler bahwa sekitar 60 orang - 10 keluarga dari 14 warga yang berbeda - telah mencari perlindungan di hutan setelah polisi dan pencarian diluncurkan militer dan operasi penangkapan menyusul pertemuan para pemimpin dipegang oleh Papua Barat Otoritas Nasional.
Tanggapan pemerintah Indonesia untuk penembakan baru-baru di Jayapura telah meminta tindakan tegas termasuk dari rumah ke rumah mencari pejuang bersenjata. Letnan Jenderal Marciano Norman, kepala Badan Intelijen Indonesia, mengatakan kepada Jakarta Post melalui telepon bahwa "Kami tidak punya pilihan selain melakukan menyapu, sebagai warga sipil tidak diperbolehkan untuk memegang senjata Aturan harus ditegakkan.."
Ironisnya, Norman membuat hari-hari ini komentar sebelum Polisi mengaku seorang polisi menembak mati KNPB aktivis Teyu Tabuni pada tanggal 7 Juni.
Keenam utama kelompok yang polisi, militer dan intelijen agen konsisten target dalam operasi sweeping adalah pemimpin dari Republik Federal Papua Barat yang menyatakan kemerdekaan pada tanggal 19 Oktober tahun lalu, kelompok pro-kemerdekaan KNPB dan WPNA, para pemimpin gereja dan pemimpin suku.
Semua kelompok-kelompok ini tidak bersenjata - memerangi meskipun kata - memberikan kepercayaan untuk klaim aktivis bahwa tujuan dari menyapu bukan untuk menjaga keamanan, tetapi untuk menginjak-injak perbedaan pendapat.
Sementara polisi dan militer menyalahkan separatis Papua, pembela HAM di Papua titik jari pada pasukan keamanan Indonesia.
Dalam wawancara dengan Jakarta Globe Ferry Marisan dari Institut untuk Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia di Papua Barat (ELSHAM) mengatakan bahwa "Papua adalah tempat bagi penegak hukum untuk mendapat promosi .... Bukankah aneh bahwa setelah seri dari penembakan, polisi tidak bisa menemukan pelaku Mereka selalu mengklaim pelakunya adalah orang bersenjata tak dikenal. Mereka menganalisis peluru, melakukan uji balistik tetapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan.? "
Pejuang HAM di Papua Barat berpendapat bahwa polisi dan militer memiliki kepentingan dalam menciptakan dan memelihara konflik untuk membenarkan kehadiran mereka dan untuk menjaga kepentingan yang menguntungkan bisnis yang legal dan ilegal.
Tapi ini bukan hanya kepentingan bisnis yang dipertaruhkan. Pihak keamanan di Papua Barat juga melihat diri mereka sebagai berani membela negara Indonesia dari penguraian lebih besar.
Di mata mereka ini membenarkan operasi rahasia. Tahun lalu New Matilda bertemu dua orang Papua dari Sorong yang dibayar untuk menghadiri upacara di Manokwari di mana mereka dilantik menjadi skuad sipil yang seolah-olah akan membantu polisi dengan penyelidikan anti-korupsi.
Para aktivis membacakan sumpah kesetiaan kepada negara Indonesia dan diberi seragam dan kartu ID - dilihat oleh New Matilda. Mereka yang hadir pada pertemuan itu kemudian diberitahu bahwa sedikit akan dipilih untuk pelatihan tempur di Jakarta. Dalam bayang-bayang kekerasan milisi Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999 laporan seperti ini orang Papua sangat kesulitan.
Aktivis lokal bukan satu-satunya memunculkan pertanyaan mengganggu tentang penanganan SBY situasi di Papua Barat. Oposisi MP Tubagus Hasanuddin, anggota Parlemen Komite Pertahanan, mengatakan kepada Radio Australia ia ingin jawaban.
"Bagaimana bisa ada 30 penembakan dalam satu setengah tahun dan tidak satu pun kasus diselesaikan?" tanyanya. "Dua puluh tujuh korban telah jatuh Kita harus mencari tahu mengapa.."
Angka Hasanuddin yang mungkin berada di sisi konservatif tapi dia adalah bukti bahwa ada orang Indonesia yang ingin melihat kemajuan dalam menemukan solusi yang adil dan damai untuk konflik di Papua Barat.
Pemimpin Gereja seperti Pastor Neles Tebay dari Jaringan Perdamaian Papua berpendapat bahwa tindakan dari Jakarta untuk memerintah dalam pasukan keamanan sangat penting karena legislator provinsi tidak memiliki kontrol atas polisi dan militer.
Namun, SBY cepat kehabisan waktu. Kepresidenannya berakhir tahun depan dan Papua semakin menyerukan PBB untuk campur tangan.
Dikatakan bahwa konflik mendalam duduk polarises posisi protagonis. Di Papua Barat posisi tersebut adalah pengerasan dan jumlah protagonis meningkat. Polisi dan militer membela negara yang telah kehilangan semua legitimasi di mata Papua.
Kenyataan ini tidak dibantu oleh kenyataan bahwa banyak polisi dan militer - lebih dari 90 persen di antaranya adalah Bahasa Indonesia - memiliki pandangan sangat rasis tentang orang-orang mereka dimaksudkan untuk melindungi.
Secara politik kepentingan orang Papua tidak terwakili oleh parlemen provinsi. DPRD, atau parlemen provinsi setempat, menemukan diri mereka terjebak di antara tuntutan untuk kemerdekaan Papua dari konstituen mereka dan penolakan yang kaku untuk masuk ke pembicaraan dari bos Jakarta yang partai 3000 kilometer - bahkan berbicara dipandang sebagai terlalu banyak konsesi untuk gerakan kemerdekaan.
Di tengah adalah orang Papua, mendidih dengan kemarahan selama beberapa dekade penyalahgunaan oleh pasukan keamanan dan semakin vokal tentang tuntutan mereka untuk asli penentuan nasib sendiri.
Waktu tidak mungkin satu-satunya masalah. Diragukan apakah Susilo Bambang Yudhuyono bersedia untuk menghabiskan modal politik membuat baik pada janji-Nya berulang-ulang untuk memecahkan masalah Papua dengan "damai" dan "martabat" Banyak.
Di SBY bertentangan secara terbuka melangkah untuk melindungi dan mempertahankan pasukan keamanan ketika mereka telah dituduh tindakan kotor kekerasan terhadap warga sipil dan menolak untuk wajah bukti bahwa kekerasan negara merupakan masalah sistemik di Papua Barat.
Mengecilkan masalah di Papua dapat memenangkan dirinya teman di militer tapi di mata orang Papua itu membuatnya terlihat tidak efektif. Hal tarnishes citra internasionalnya sebagai seorang demokrat dan memperkuat tangan orang dalam dan di luar Papua Barat yang menyerukan kemerdekaan.
Hal ini membuat suara-suara gereja dan para pemimpin suku senior yang menyerukan suara dialog diukur dan masuk akal. Satu-satunya masalah adalah tidak ada indikasi bahwa SBY mendengarkan.
Dengan Media Papua Barat .

Government of the Islamic Java / Indonesia should be dissolved without any condition, and should be tried in International Court of Justice.

Letter to the government of the United States at the time of the attack on the World Trade Center by the Jihad, the Islamic revolution touched on the situation in the world, where Indonesia is one of Javanese Islamic government that has involvement with a link Jihad (Terrorist) internationally.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1665717373426&set=a.1665694932865.2089361.1552033107&type=3&theater

Related News on:
Crimes of the Islamic government of Java / Indonesia should be stopped, and still be held responsible, and they should be at the trial in an international court, in accordance with international law.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/crimes-of-islamic-government-of-java.html

The thing that need to be seen again carefully, so that justice can be created for the needy...
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/thing-to-be-seen-again-carefully-so.html
Republic of South Maluku (Moluccas)

Indonesian:

Surat kepada pemerintah Amerika Serikat pada waktu kejadian penyerangan di Pusat Perdagangan Dunia oleh para Jihad, menyinggung tentang keadaan revolusi Islam di dunia, dimana Indonesia adalah salah satu pemerintahan Jawa islam yang mempunyai keterlibatan dengan link Jihad (Teroris) internasional.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1665717373426&set=a.1665694932865.2089361.1552033107&type=3&theater

Relasi Berita pada: Kejahatan pemerintah Islam Jawa / Indonesia harus dihentikan, dan masih bertanggung jawab, dan mereka harus di sidang di pengadilan internasional, sesuai dengan hukum internasional.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/crimes-of-islamic-government-of-java.html

Hal yang perlu dilihat lagi dengan hati-hati, sehingga keadilan dapat dibuat bagi yang membutuhkan...
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/thing-to-be-seen-again-carefully-so.html
Republic of South Maluku (Moluccas)