THURSDAY, 10 JANUARY 2013 | 19:38 pm
Wednesday, December 12, 2012 | 22:44 pm
Current, Indonesia Alert Abuses
TEMPO.CO, Jakarta: Former Attorney General Marzuki Darusman said that Indonesia is currently in a state of alert human rights violations. The number of cases of human rights violations this year is considered to be very alarming."The trial is expected to determine the future direction of where the human rights movement," Marzuki said when he joined the Convention on Human Rights II at Usmar Ismail Film Center Building Brass, Wednesday, December 12, 2012.
Marzuki said state policies contribute to contribute to some cases of violence is a violation of human rights. According to him, there are several types of violations are common. Among others, the stigmatization misguided, terror paramilitary units, torture and other omissions.
According to Kiki - greeting Marzuki, the longer it is left, the more precisely human rights violations. He mentioned, for many reports of the Commission were not acted upon by the authorities.
Therefore, further Marzuki, Indonesia needs a new law that could prevent the occurrence of violations of human rights. "Komnas HAM is not a clinic, there should be an analysis of threats and risks to vulnerable groups," he said.
Marzuki hoped the trial could determine where the direction of movement of human rights in Indonesia. According to him, this is a violation of women's rights is a matter of the most serious human rights violations than other types.
Chairman of the National Commission for Women, Yuniyanti Chuzaifah said, over the years of human rights violations in Indonesia has increased views of quality and quantity. "Indonesia is an emergency human rights violations," he said.
According to him, the existence of non-state actors, both individuals, groups, and corporations are often left more power potential perpetrators of violence and human rights violators. According to him, the state should develop a standard policy for non-state actors, especially corporations that are subject to the rules of human rights.
Chairman of the Commission on Human Rights, Otto Nur Abdullah said the government should immediately resolve past human rights violations. He also asked the government to immediately resolve the conflict in a comprehensive agrarian and prevent possible violence.
ARIS Andrianto
Related News:
Government Indonesia Java Islam/Indonesia could not denied, because it is the truth
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/07/indonesia-java-islamindonesia-could-not.html
Maps of Prisons with Political Prisoners in Indonesia
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/06/maps-of-prisons-with-political.html
Is the state of Indonesia, is a democratic Islamic state which should exemplified by the world?
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/10/is-state-of-indonesia-is-democratic.html
Indonesia Is No Model for Muslim Democracy
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/indonesia-is-no-model-for-muslim.html
__________________________________________________________________________________
Indonesian:
Negara ilegal dan Negara terorist seperti Indonesia sebagai Pemerintah yang merupakan basis di Jakarta hanya lelucon, tapi serius, mereka hidup dalam dunia mimpi vampir, sehingga sangat penting bagi Organisasi Dunia untuk bertindak serius tentang tindakan Pemerintah Indonesia yang jahat.
KAMIS,10 JANUARI 2013 | 19:18 WIB
Rabu, 12 Desember 2012 | 22:44 WIB
Saat Ini, Indonesia Siaga Satu Pelanggaran HAM
TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman mengatakan saat ini Indonesia dalam kondisi siaga satu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Banyaknya kasus pelanggaran HAM tahun ini dinilai sudah sangat mengkhawatirkan."Sidang ini diharapkan bisa menentukan arah kemana gerakan HAM kedepannya," kata Marzuki saat mengikuti Sidang HAM II di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail Kuningan, Rabu 12 Desember 2012.
Marzuki mengatakan, kebijakan negara turut andil dalam menyumbang sejumlah kasus kekerasan yang merupakan pelanggaran HAM. Menurut dia, ada beberapa jenis pelanggaran HAM yang biasa terjadi. Di antaranya, stigmatisasi sesat, teror satuan paramiliter, pembiaran penyiksaan dan lainnya.
Masih menurut Kiki--sapaan Marzuki, semakin lama dibiarkan, pelanggaran HAM justru semakin banyak. Ia menyebutkan, selama ini banyak laporan Komnas HAM yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat berwenang.
Oleh karenanya, lanjut Marzuki, Indonesia membutuhkan undang-undang baru yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran HAM. "Komnas HAM bukan klinik, harus ada analisa terhadap ancaman dan risiko terhadap kelompok rentan," katanya.
Marzuki berharap, sidang tersebut bisa menentukan ke mana arah gerakan HAM Indonesia. Menurut dia, selama ini pelanggaran terhadap hak-hak perempuan merupakan persoalan yang paling serius dibandingkan dengan pelanggaran HAM jenis lainnya.
Ketua Komisi Nasional Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah mengatakan, dari tahun ke tahun pelanggaran HAM di Indonesia semakin meningkat dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. "Indonesia sudah darurat pelanggaran HAM," katanya.
Menurut dia, keberadaan aktor non-negara baik perorangan, kelompok, dan korporasi yang sering dibiarkan lebih berkuasa berpotensi menjadi pelaku kekerasan dan pelanggar HAM. Menurut dia, negara harus menyusun standar kebijakan untuk aktor nonnegara terutama korporasi agar tunduk pada aturan HAM.
Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Otto Nur Abdullah mengatakan, pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Ia juga meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria secara komprehensif dan mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan.
ARIS ANDRIANTO
Related News:
Pemerintah Indonesia Jawa Islam / Indonesia tidak bisa dipungkiri, karena itu adalah kebenaran
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/07/indonesia-java-islamindonesia-could-not.html
Peta dari Penjara dengan Tahanan Politik di Indonesia
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/06/maps-of-prisons-with-political.html
Apakah negara Indonesia, adalah negara Islam yang demokratis yang harus dicontohkan oleh dunia?
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/10/is-state-of-indonesia-is-democratic.html
Indonesia tidak ada model untuk Demokrasi Muslim
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/indonesia-is-no-model-for-muslim.html
