http://www.scoop.co.nz/stories/WO1211/S00128/indonesian-security-forces-must-stop-crimes-against-humanity.htm?fb_action_ids=544089588938093&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

Scoop >> World


Monday, 12 November 2012, 2:39 pm Press Release: Fellowship of Baptist Churches in Papua

Press Release:
Fellowship of Baptist Churches in Papua
1 November 2012
"Indonesian Security Forces Must STOP Committing Crimes Against Humanity in Papua"
The Central Body for the Fellowship of Baptist Churches are very concerned about Indonesian security forces towards God's people in Papua. The cause for this concern came after General Kelly Kwalik killed in Timika on December 16, 2009 by Joint TIM - TNI, Indonesian Police, BRIMOB and Detachment 88, and Musa Mako Tabuni, Chairman of the West Papua National Committee (KNPB) were killed by Detachment 88 on June 14, 2012 at Waena, Jayapura, Papuans are confronted with strange and uncivilised events such as a bomb discoveries, bombings, and the arrest of Papuan civilians on suspicion of possessing ammunition throughout the entirety of Papua.
Examples include:

• The bombing of the parliament Jayawijaya building on 1 September 2012 at 02:15 WIT by OTK;
• the throwing of bombs at the Jayawijaya police station traffic on 18 September 2012 at 20:55 WIT;
• the discovery of a bomb in Timika, Friday, October 19, 2012,
• the discovery of three bombs in Manokwari on October 9, 2012.
• Explosion of three homemade bombs in Sorong on Sunday, October 28, 2012 at 22.00.

As of October 30, 2012 there has been the discovery of 7.62 calibre ammunition in as many as 9 points, 5 TJ 5.6 bullets in as much as 121 points, 5.6 servant bullets in 20 points and the arrest of four youths known by the initials DIH (26), a resident of Organda, YP (28), a resident Sampan Timika, AK (24) a woman, a resident of Organda, and YJW (27) a Karubaga citizen. (Cenderwasih Pos News, Wednesday, October 31, 2012).
On Wednesday, October 31, 2012 and the Papua Regional Police arrested a civilian with the initials OG (27) for the alleged possession of Jayapura PTC ammunition.
From the whole combination of "scenarios" and engineered changes that feature indigenous Papuans as owners of ammunition and bomber gives the VERY clear impression of a SYSTEMATIC STRATEGY being applied by the Government of the Republic of Indonesia through the power of the security apparatus with multiple objectives, agenda and targets, namely:

• A systematic effort to thwart the Papuan demands to work towards a peace dialogue;
• Systematic efforts to destroy and criminalize peaceful struggle for self-determination rights (the right to self-determination) of the people of Papua;
• A systematic effort to make the peaceful struggle for independence of Papuans become known as "terrorists", so that the international community does not support the struggle of the people of Papua, and the Indonesian security forces instead become supported with funding from the Government of the United States and Australia, which has been instrumental in training and sponsorship of Detachment 88 to fight against "terrorists" in Indonesia.

All ammunition and bombs which have been found and detonated were not owned and operated by indigenous Papuans, but there are several false owners, suppliers and urgers of young Papuans to give truth to the "justification" that those involved in the struggle of the people of Papua are in fact criminals and "terrorists".
Recommendations:

• The entire Papuan society, migrants and indigenous Papuans, do not easily believe that the bombs which were detonated and found, and ammunition recovered from the hands of indigenous Papuans is not true. because the struggle to find justice and political rights for the people of Papua is found through peace, which has already been shown to be true, and not through violence, which would only be a backwards change.• The security forces of the Republic of Indonesia must stop committing crimes against humanity by an engineered situation of bombs and ammunition discovery at the houses of indigenous Papuans.
• The Government of the Republic of Indonesia immediately open a space for an unconditional peace dialogue between the Government of Indonesia and the Papuans, mediated by a neutral third party, as a political solution to the Special Autonomy has FAILED to answer the complexity of the issue of Papua. Peaceful dialogue with the following conditions:

Immediately release all political prisoners such as Filep Karma, Forkorus Yaboisembut and friends unconditionally.

Immediate withdrawal of all non-organic troops, which are not balanced by the number of indigenous Papuans.

The Government of the Republic of Indonesia immediately allow access for foreign journalists and humanitarian workers to visit Papua.

The Government of the Republic of Indonesia immediately inviting and allow the United Nation Special Rapporteur to visit Papua.

Chairman
The Central Body for the Fellowship of Baptist Churches in Papua,
Sofyan Yoman Socratez

Related News:

Right to life of civilians and security personnel must removed without reason.

http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/06/right-to-life-of-civilians-and-security.html

Lies of the Indonesian military and police officials always lie to cover up the crimes of the political government of Islamic Java / Indonesia, in Jakarta.

http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/07/lies-of-indonesian-military-and-police.html

Did Timor teach us nothing?

http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/06/did-timor-teach-us-nothing.html

Indonesian

Terkait

Mencetak

Scoop >> Dunia

Indonesia Pasukan Keamanan Harus BERHENTI Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Senin, 12 November, 2012, 02:39
Siaran Pers: Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Papua

Press Release:
Persekutuan Gereja-gereja di Papua Baptis
1 November 2012
"Pasukan Keamanan Indonesia Harus BERHENTI Melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Papua"
Badan Pusat untuk Persekutuan Gereja-Gereja Baptis sangat prihatin tentang pasukan keamanan Indonesia terhadap umat Tuhan di Papua. Penyebab kekhawatiran ini muncul setelah General Kelly Kwalik tewas di Timika pada tanggal 16 Desember 2009 oleh Joint TIM - TNI, Kepolisian Republik Indonesia, BRIMOB dan Densus 88, dan Musa Mako Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dibunuh oleh Densus 88 pada tanggal 14 Juni 2012 di Waena, Jayapura, Papua dihadapkan dengan kejadian aneh dan tidak beradab seperti penemuan bom, bom, dan penangkapan warga sipil Papua karena dicurigai memiliki amunisi seluruh keseluruhan Papua.
Contoh meliputi:

• Pemboman parlemen Jayawijaya bangunan pada 1 September 2012 di 2:15 WIT oleh OTK;
• melempar bom di kantor polisi lalu lintas Jayawijaya pada 18 September 2012 jam 20:55 WIT;
• penemuan bom di Timika, Jumat, 19 Oktober, 2012,
• penemuan tiga bom di Manokwari pada tanggal 9 Oktober 2012.
• Ledakan tiga bom rakitan di Sorong pada Minggu 28 Oktober, 2012 pukul 22.00.

Seperti 30 Oktober 2012 Tidak telah penemuan amunisi kaliber 7,62 di sebanyak 9 poin, 5 TJ 5.6 peluru di sebanyak 121 poin, peluru hamba 5,6 di 20 poin dan penangkapan empat pemuda yang dikenal dengan inisial DIH (26), warga Organda, YP (28), seorang warga Sampan Timika, AK (24) seorang wanita, warga Organda, dan YJW (27) warga Karubaga. (Cenderwasih Pos Berita, Rabu 31 Oktober, 2012).
Pada Rabu, 31 Oktober, 2012 dan Polda Papua menangkap seorang warga sipil dengan inisial OG (27) untuk tuduhan kepemilikan amunisi PTC Jayapura.
Dari kombinasi seluruh "skenario" dan perubahan rekayasa yang menampilkan penduduk asli Papua sebagai pemilik amunisi dan bomber memberikan kesan sangat jelas dari STRATEGI SISTEMATIS yang diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui kekuatan aparat keamanan dengan beberapa tujuan , agenda dan sasaran, yaitu:

• Sebuah upaya sistematis untuk menggagalkan tuntutan Papua untuk bekerja menuju dialog perdamaian;
• upaya sistematis untuk menghancurkan dan mengkriminalisasi perjuangan damai untuk hak penentuan nasib sendiri (hak untuk menentukan nasib sendiri) o f rakyat Papua;
• Sebuah upaya sistematis untuk membuat perjuangan damai untuk kemerdekaan Papua menjadi dikenal sebagai "teroris", sehingga masyarakat internasional tidak mendukung perjuangan rakyat Papua, dan pasukan keamanan Indonesia malah menjadi didukung dengan dana dari Pemerintah Amerika Serikat dan Australia, yang telah berperan dalam pelatihan dan sponsor dari Densus 88 untuk melawan "teroris" di Indonesia.

Semua amunisi dan bom yang telah ditemukan dan diledakkan tidak dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat adat Papua, tetapi ada beberapa pemilik palsu, pemasok dan urgers muda Papua untuk memberikan kebenaran kepada "pembenaran" bahwa mereka yang terlibat dalam perjuangan rakyat Papua dalam penjahat fakta dan "teroris".
Rekomendasi:

• Masyarakat Papua secara keseluruhan, migran dan penduduk asli Papua, jangan mudah percaya bahwa bom yang meledak dan ditemukan, dan amunisi pulih dari tangan penduduk asli Papua tidak benar. karena perjuangan untuk menemukan keadilan dan hak-hak politik bagi rakyat Papua ditemukan melalui perdamaian, yang telah terbukti untuk menjadi kenyataan, dan bukan melalui kekerasan, yang hanya akan menjadi perubahan mundur. • Pasukan keamanan Republik Indonesia harus berhenti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh situasi rekayasa bom dan penemuan amunisi di rumah-rumah penduduk asli Papua.
• Pemerintah Republik Indonesia segera membuka ruang untuk dialog damai tanpa syarat antara Pemerintah Indonesia dan Papua, yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, sebagai solusi politik untuk Otonomi Khusus telah GAGAL untuk menjawab kompleksitas masalah Papua. Damai dialog dengan ketentuan sebagai berikut:

Segera membebaskan semua tahanan politik seperti Filep Karma, Forkorus Yaboisembut dan teman-teman tanpa syarat.

Segera penarikan semua pasukan non-organik, yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk asli Papua.

Pemerintah Republik Indonesia segera mengizinkan akses bagi wartawan asing dan pekerja kemanusiaan untuk mengunjungi Papua.

Pemerintah Republik Indonesia segera mengundang dan memungkinkan PBB Pelapor Khusus untuk mengunjungi Papua.