Indonesian authorities says anyone on board a 'freedom flotilla' headed for West Papua could be arrested if the boats arrive without authorisation.
Indonesian authorities says anyone on board a 'freedom flotilla' headed for West Papua could be arrested or detained if the boats arrive without authorisation.
Foreign minister Marty Natalegawa says after discussions with Australia and Papua New Guinea all three countries are in agreement.
"Indonesia, Australia and PNG are all on the same page in not wanting such a stunt to interrupt or disrupt our relations," Mr Natalegawa says.
Two yachts set sail today with about thirty crew members.
They have been warned that if they enter the West Papua waters they will be intercepted by Indonesian Navy vessels.
But the activists say they are highlighting abuses that West Papuans endure under Indonesian rule.
"That is something that you cannot turn a blind eye to when you hear some of the thing that are happening," says activist Natalia Papa.
Australia recognises West Papua as part of Indonesia but not all politicians do.
Liberal MP Warren Entsch says he supports the flotilla.
"I'm hoping at some stage that common sense will prevail and we'll be able to see West Papua regain it's identity. It's true identity," says Mr Entsch.
One of West Papua's political leaders - who lives in Australia in self imposed exile - says Australia needs to take a leadership role is helping bring about self determination.
"We hope Australian government can be a third party to bring Indonesia and West Papua to sit together to talk about our future," says West Papua political leaders Jacob Rumbiak.
The flotilla is expected to reach West Papua in 13 days.
_________________________________________________________________________________
If the Indonesian as democratic country, then the Indonesian Government in Jakarta should not reprimand or prohibit the West Papuan people's demand for their own future in their own country in West Papua, even though there is activist of human rights to support of the West Papuan movement in regarding of human rights to self determination from the authority of Jakarta illegal government of Indonesia.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2013/08/australian-people-must-see-truth.html
The rest of the World Leader should do the same thing for the problems of humanity is over in West Papua, and the living of others in perspective land, and may us all could be live in peace, justice and so forth, as we all live interdependence within each other
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/10/the-rest-of-world-leader-should-do-same.html
There is no "Democracy", but it is "Evil Politician Remain" inside the Indonesia Government in Jakarta
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2013/02/there-is-no-democracy-but-it-is-evil.html
Tent Embassy calls for sanctions against Australian government: West Papua Human Rights
http://freedomflotillawestpapua.org/2013/08/21/tent-embassy-calls-for-sanctions-against-australian-government-west-papua-human-rights/
_________________________________________________________________________________
Indonesian:
Pemerintah Indonesia harus bertindak sesuai dengan hukum negara demokrasi dan tidak menentangnya
Pemerintah Indonesia mengatakan siapa pun di papan 'kebebasan armada' menuju Papua Barat bisa ditangkap atau ditahan jika kapal tiba tanpa otorisasi.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan setelah berdiskusi dengan Australia dan Papua Nugini ketiga negara dalam perjanjian. "Indonesia, Australia dan PNG semua pada halaman yang sama jika tidak menginginkan aksi tersebut untuk mengganggu atau mengganggu hubungan kita," kata Mr Natalegawa.
Dua kapal pesiar berlayar hari dengan sekitar tiga puluh anggota awak. Mereka telah memperingatkan bahwa jika mereka memasuki perairan Papua Barat mereka akan dicegat oleh kapal Angkatan Laut Indonesia.
Tapi para aktivis mengatakan mereka menyoroti pelanggaran yang bertahan Papua Barat di bawah pemerintahan Indonesia. "Itu adalah sesuatu yang Anda tidak bisa menutup mata ketika Anda mendengar beberapa hal yang terjadi," kata aktivis Natalia Papa. Australia mengakui Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia, tetapi tidak semua politisi lakukan.
Liberal MP Warren Entsch mengatakan ia mendukung armada tersebut. "Saya berharap pada tahap tertentu bahwa akal sehat akan menang dan kita akan dapat melihat Papua Barat kembali identitas itu.
Ini identitas sebenarnya," kata Mr Entsch. Salah satu pemimpin politik Papua Barat - yang tinggal di Australia pada diri pengasingan - mengatakan Australia harus mengambil peran kepemimpinan yang membantu membawa penentuan nasib sendiri.
"Kami berharap pemerintah Australia bisa menjadi pihak ketiga untuk membawa Indonesia dan Papua Barat untuk duduk bersama membicarakan tentang masa depan kita," kata Papua Barat Jacob Rumbiak pemimpin politik. Armada ini diperkirakan akan mencapai Papua Barat dalam 13 hari.
______________________________________
Jika Indonesia sebagai negara demokrasi, maka Pemerintah Indonesia di Jakarta seharusnya tidak menegur atau melarang tuntutan rakyat Papua Barat untuk masa depan mereka sendiri di negara mereka sendiri di Papua Barat, meskipun ada aktivis hak asasi manusia untuk mendukung gerakan Papua Barat dalam mengenai hak asasi manusia untuk menentukan nasib sendiri dari otoritas pemerintah ilegal Jakarta Indonesia
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2013/08/australian-people-must-see-truth.html
Sisa Pemimpin Dunia harus melakukan hal yang sama untuk masalah kemanusiaan berakhir di Papua Barat, dan hidup orang lain di negeri perspektif, dan mungkin kita semua bisa hidup dalam damai, keadilan dan sebagainya, seperti yang kita semua hidup saling ketergantungan dalam satu sama lain
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/10/the-rest-of-world-leader-should-do-same.html
Tidak ada "Demokrasi", tetapi "Jahat Politikus Tetap" dalam Pemerintah Indonesia di Jakarta
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2013/02/there-is-no-democracy-but-it-is-evil.html
Kedutaan Tenda menyerukan sanksi terhadap pemerintah Australia: Papua Barat Hak Asasi Manusia
http://freedomflotillawestpapua.org/2013/08/21/tent-embassy-calls-for-sanctions-against-australian-government-west-papua-human-rights/
No comments:
Post a Comment