Friday, August 10, 2012
Find us on: 
Thursday, 08/09/2012 19:41 pm
Government Prepares Army Reserves Act for the Anticipation of War
Very hypocritical and use the opportunity in the political crimes of the Islamic government of Java / Indonesia, in Jakarta to the people of West Papua. Where all this is fully the responsibility of the President of Indonesia, namely: Susilo Bambang Yudhoyono in a system of coercion to colonization that has no morality, using military force to kill the indigenous peoples of West Papua in the self-determination in their traditional lands (their island), in the case This, it is not right at all sovereignty of the Islamic government of Java / Indonesia in Jakarta, to regulate the lives of the people of West Papua in determining their sovereign right to self-determination.Nation of West Papua have been doing it under the laws of morality and democracy and international human rights law in a peaceful and intellectual self-determination: http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/08/some-journalists-who-served-in-serui.html
But in the government of Islamic Java / Indonesia in Jakarta with the real has been shown that they have the symbol of democracy, but only is a mere mask, this is all because of the interests of the Islamic / Indonesia in Jakarta itself (Java). Keep in mind that self-determination for the people of West Papua, West Papua is on the island itself, and not in Java.What exactly should be expected of all democracies of the world, the problems of crime, which was being taken by the government of the Islamic Java / Indonesia from day to day to the people of West Papua by the use of military force and police to crush the common people with modern weaponry?We hope for justice and wisdom of the United Nations to solve international matters that should be more to see the international crime of acts of government Islamic Java / Indonesia in hypocrisy and deception of the world.Obvious that West Papua is not a portion of the Republic of Indonesia, but the Republic of Indonesia is a country illegally, and can be seen from the continuation of the history of this link: http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/un-should-be-implementing-policies.html
Indonesian:
Jumat, 10 Agustus 2012
Find us on:
Kamis, 09/08/2012 19:41 WIB
Pemerintah Siapkan UU Tentara Cadangan untuk Antisipasi Perang
"Seperti negara-negara yang lain, kita sedang siapkan kekuatan non-militer untuk tentara cadangan," kata Presiden SBY.
Di dalam keterangan pers seusai pimpin rapat kabinet di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012), SBY menjelaskan konsep dari RUU tersebut adalah bela negara. Berdasar UU itu, bagi WNI yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bela negara.
"Dalam keadaan damai kita punya minimum force, namun pada saat perang kita bisa cepat melakukan mobilisasi," papar SBY.
Pengadaan UU tentara cadangan yang dibarengi dengan percepatan pengadaan alutsista TNI, disadari rawan salah paham. Termasuk dari negara tetangga yang bisa saja melihatnya sebagai ancaman bagi kedaulatan mereka.
Sedangkan di dalam negeri, SBY memerintahkan Panglima TNI dan Menhan menjelaskan masyarakat mengapa negara memerlukan UU tersebut. Sehingga tidak malah terjadi salah paham terhadap inti semangat dari produk itu kelak.
"Kita mau melindungi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kita bukan negara agressor. Kita mau jadi negara yang kuat tetapi teduh dan melindungi," tegas SBY.
(lh/riz)
_______________________________________________________________________________
Sangat munafik dan menggunakan kesempatan dalam politik kejahatan dari pemerintahan Jawa Islam/Indonesia, di Jakarta kepada bangsa Papua Barat. Dimana semua ini adalah tanggung jawab penuh dari Presiden Indonesia, yaitu: Susilo Bambang Yudhoyono dalam sistem pemaksaan untuk kolonisasi yang tidak mempunyai moralitas, menggunakan kekuatan militer untuk membunuh bangsa asli Papua Barat dalam menentukan nasib sendiri di tanah adat mereka (pulau mereka), dalam hal ini, maka sama sekali adalah bukan hak kedaulatan dari pemerintahan Jawa Islam/Indonesia di Jakarta, untuk mengatur kehidupan bangsa Papua Barat dalam menentukan hak kedaulatan mereka untuk menentukan nasib sendiri.
Bangsa Papua Barat telah melakukan secara moralitas dan berdasarkan hukum demokrasi dan hukum HAM Internasional secara damai dan intelektual dalam penentuan nasib sendiri: http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/08/some-journalists-who-served-in-serui.html
Tetapi didalam pemerintahan Jawa Islam/Indonesia di Jakarta dengan nyata telah menunjukan bahwa mereka mempunyai simbolisasi demokrasi, tetapi hanya adalah sebagai topeng belaka, ini semua oleh karena kepentingan bagi pemerintahan Islam/Indonesia di Jakarta itu sendiri (Pulau Jawa). Perlu mengingat bahwa penentuan nasib sendiri, bagi bangsa Papua Barat, adalah di Pulau Papua Barat itu sendiri, dan bukan di Pulau Jawa.
Apa sebenarnya yang harus ditunggu dari semua negara demokrasi dunia, dalam permasalahan kejahatan, yang mana telah nyata telah dilakukan oleh pemerintahan Jawa Islam/Indonesia dari hari ke hari kepada bangsa Papua Barat dengan menggunakan kekuatan militer dan polisi untuk menghancurkan rakyat biasa dengan persenjataan modern?
Kita berharap untuk keadilan dan kebijaksanaan PBB untuk selesaikan perkara internasional yang seharusnya lebih untuk melihat kejahatan internasional dari perbuatan pemerintahan Jawa Islam/Indonesia dalam kemunafikan dan penipuan terhadap dunia internasional.
Nyata bahwa Papua Barat adalah bukan bahagian dari Republik Indonesia, tetapi Republik Indonesia adalah sebagai negara ilegal, dan dapat dilihat dari kelanjutan sejarah link ini: http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/un-should-be-implementing-policies.html
No comments:
Post a Comment