Thursday, 7 February 2013

There is no "Democracy", but it is "Evil Politician Remain" inside the Indonesia Government in Jakarta

http://www.ugm.ac.id/en/?q=news%2Fjeffrey-winters-indonesia-a-democracy-state-without-law

http://www.ugm.ac.id/en/themes/zen/zen_classic/images/header.gif

Jeffrey Winters: Indonesia is a Democracy State Without Law

 
Political observer from the University of Northwestern United States, Prof. Jeffrey Winters, assesses that Indonesia is a democratic state without law. The statement is based on his observation that after the fall of the Suharto regime, the democratic system in Indonesia has turned to the system of oligarchy. Consequently, laws which are expected to restrict and guard the government do not function at all.
“The effect of democracy without law is the criminal democracy. The law here actually submits to the authorities," said Jeffrey in Public Discussion of Oligarchy and Corruption: Perspectives of Political-Economy and Law at the UGM Faculty of Law, Friday (15/4).
Jeffrey added, although so far Indonesia has been known as a democratic country, even in some ways are more democratic than the U.S., ironically it also earned the title of one of the most corrupt countries. Proofs of democracy in Indonesia for instance are the direct presidential election system and the numerous political parties which are more in number than the U.S. political parties.
In his opinion, oligarchy is based more on money and wealth owned by a number of elite. While the elite are more widely supported due to their status, official position, the capacity of mobilization, and violence. There are some benign oligarchies, but some are wild. The impact of the oligarchy, in addition to laws that are subject to the ruler, is a figure that is more important than institutions.
"Despite their small number, oligarch controls laws and institutions. Oligarchy is based on money and wealth," said Jeffrey.
With the oligarchy, he admitted there are still many Indonesian people who want to return to the Suharto's New Order. At that time they thought the country's stability and prosperity were more settled.
"Suharto was indeed a dictator, but some people miss the atmosphere back in the New Order which they say was more comfortable and stable," said Jeffery who had once lived in Yogyakarta.
He also pointed out the reign of oligarchs system by the billions dollars of assets owned by Indonesians, even those living outside the country. In fact, some have a fortune reaching 25% of Indonesia's GDP. "The concentration of Indonesia's finance might be many times  more compared to that of Thailand, Malaysia, and even Singapore," said Jeffrey.
__________________________________________________________________________________
 My explanation in related to the news:

Of all the Indonesian president to use military and police as a slave state for their political crimes can be achieved, as there are 2 in the state ideology of Indonesia.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/of-all-indonesian-president-to-use.html

Illegal Country and Terrorist Country like Indonesia as the Government which is base in Jakarta are just a joke, but seriously, they are living in vampire dream world's, so it is important for the World Organization to act seriously about Indonesia Government evil acts.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2013/01/illegal-country-and-terorist-country.html

There is not democratic, but it is the evil and the President power's to over the law because of twisted.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/there-is-not-democratic-but-it-is-evil.html

Indonesia Is No Model for Muslim Democracy
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/indonesia-is-no-model-for-muslim.html

Is the state of Indonesia, is a democratic Islamic state which should exemplified by the world?
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/10/is-state-of-indonesia-is-democratic.html

Indonesia is not as "democratic" country, but it is a "democrazy" country and illegal as well.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/indonesia-is-not-as-democratic-country.html
Republic of South Maluku (Moluccas)

Similar News


Jeffrey Winters: Indonesia adalah Negara Demokrasi Tanpa Hukum

Pengamat politik dari Universitas Northwestern Amerika Serikat, Prof Jeffrey Winters, menilai bahwa Indonesia adalah negara demokrasi tanpa hukum. Pernyataan ini didasarkan pada pengamatan bahwa setelah jatuhnya rezim Soeharto, sistem demokrasi di Indonesia telah beralih ke sistem oligarki. Akibatnya, hukum yang diharapkan untuk membatasi dan menjaga pemerintah tidak berfungsi sama sekali.
"Pengaruh demokrasi tanpa hukum adalah demokrasi kriminal. Hukum di sini benar-benar menyerahkan kepada pihak berwenang, "kata Jeffrey dalam Diskusi Publik Oligarki dan Korupsi: Perspektif Politik-Ekonomi dan Hukum di Fakultas Hukum UGM, Jumat (15/4).
Jeffrey menambahkan, meskipun sejauh ini Indonesia telah dikenal sebagai negara demokrasi, bahkan dalam beberapa hal lebih demokratis dibandingkan AS, ironisnya juga mendapatkan gelar salah satu negara paling korup. Bukti demokrasi di Indonesia misalnya adalah sistem pemilihan langsung presiden dan partai politik banyak yang lebih banyak dari pada partai politik AS.
Menurutnya, oligarki lebih didasarkan pada uang dan kekayaan yang dimiliki oleh sejumlah elit. Sementara elit yang lebih luas didukung karena, posisi statusnya resmi mereka, kapasitas mobilisasi, dan kekerasan. Ada beberapa oligarki jinak, namun ada pula yang liar. Dampak dari oligarki, selain hukum yang tunduk pada penguasa, adalah sosok yang lebih penting daripada institusi.
"Meskipun jumlah mereka yang kecil, berkuasa mengontrol hukum dan institusi. Oligarki didasarkan pada uang dan kekayaan," kata Jeffrey.
Dengan oligarki, dia mengakui masih banyak orang Indonesia yang ingin kembali ke Orde Baru Suharto. Pada waktu itu mereka pikir stabilitas negara dan kesejahteraan yang lebih mapan.
"Soeharto memang diktator, tetapi beberapa orang kehilangan kembali suasana dalam Orde Baru yang mereka katakan adalah lebih nyaman dan stabil," kata Jeffery yang pernah tinggal di Yogyakarta.
Dia juga menunjukkan pemerintahan sistem oligarki oleh dolar miliaran aset yang dimiliki oleh Indonesia, bahkan mereka yang tinggal di luar negeri. Bahkan, beberapa memiliki keberuntungan mencapai 25% dari PDB Indonesia. "Konsentrasi keuangan Indonesia yang mungkin kali lebih banyak dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan bahkan Singapura," kata Jeffrey.
_________________________________________________________________________________
Penjelasan Saya yang terkait dengan berita:

Dari semua presiden Indonesia untuk menggunakan militer dan polisi sebagai negara budak untuk kejahatan politik mereka dapat dicapai, karena ada 2 dalam ideologi negara Indonesia.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/of-all-indonesian-president-to-use.html

Negara ilegal dan Negara Teroris seperti Indonesia sebagai Pemerintah yang merupakan basis di Jakarta hanya lelucon, tapi serius, mereka hidup dalam dunia mimpi vampir, sehingga sangat penting bagi Organisasi Dunia untuk bertindak serius tentang tindakan Pemerintah Indonesia yang jahat.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2013/01/illegal-country-and-terorist-country.html

Tidak ada demokrasi, tetapi itu adalah jahat dan kekuasaan Presiden sudah lebih dari hukum karena gila.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/there-is-not-democratic-but-it-is-evil.html

Indonesia Tidak ada model untuk Demokrasi Muslim
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/indonesia-is-no-model-for-muslim.html

Apakah negara Indonesia, adalah negara Islam yang demokratis yang harus dicontohkan oleh dunia?
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/10/is-state-of-indonesia-is-democratic.html

Indonesia bukan sebagai "demokratis" negara, tetapi merupakan "democrazy" negara dan ilegal juga.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/indonesia-is-not-as-democratic-country.html

Republic of South Maluku (Moluccas)

No comments:

Post a Comment