Wednesday, 3 July 2013

Need for awareness for the Australian Government to do the right thing in the political-diplomatic and business, and not for the Australian government goaded, with persuasion from Indonesian Islamic government in the crimes.

http://nasional.kompas.com/read/2013/07/04/0738264/Presiden.SBY.Bertemu.Kevin.Ruud.Hari.Ini


Kamis, 4 Juli 2013

News

President Meets Kevin Rudd, Today

Author: Sandro Gatra
Thursday, July 4, 2013 | 7:38 pm
PM Australia Kevin Rudd. | AFP PHOTO / ABC NEWS

JAKARTA, KOMPAS.com - President Susilo Bambang Yudhoyono will welcome Australian Prime Minister Kevin Rudd at the presidential palace in Bogor, West Java, on Thursday (04/07/2013) night. The presence of Kevin Rudd to Indonesia, is to attend the Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting.

Foreign Minister Marty Natalegawa said the meeting is an annual event. However, there is a difference to this meeting after a change of government. Kevin just recently sworn in as Prime Minister of Australia, and to replace Julia Gillard.

The meeting will review the progress that has been achieved since the last meeting of the two heads of government in July last year in the areas of investment and trade. "Specific areas of investment, since 2011-2012, there was a very rapid increase in investment of around 700 percent," said Marty.

Presidential Special Staff for International Relations Teuku Faiza added, in addition to evaluating the economic cooperation and investment, the two heads of government will also discuss regional and global issues of common concern, for example, call him, APEC cooperation and the G-20. He said, Rudd also scheduled to attend a meeting with the chambers of commerce of both countries.
 
Editor: Annisa Palupi Auliani
_________________________________________________________________________________

Maluku and West Papua nation expect from the Australian Government to be more likely to promote the International Law on "Democracy and Human Rights", as the Australian government had given approval to the signing of the declaration has been made in London on June 12, 1941, where the Australian delegation when it is portion of some states are present, such as: Canada, New Zealand, and the Union of South Africa, and the exiled governments of Belgium, Czechoslovakia, Greece, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Yugoslavia, and General de Gaulle of France, where the meeting was at St James Palace, in London. http://www.un.org/en/aboutun/history/saint-james.shtml

As we know that the declaration is signed as a "slogan of peace" between each nation, as follows:

“The only true basis of enduring peace is the willing cooperation of free peoples in a world in which, relieved of the menace of aggression, all may enjoy economic and social security; “It is our intention to work together, and with other free peoples, both in war and peace, to this end.”

So we hope from the Australian government, and from each country, who have signed this declaration, to participate in actions that are tailored to international law, which has been in effect, for justice to be achieved for the people of Maluku, and West Papua nation, where the military aggression and police, which had been driven on by the Islamic government of Indonesia in Jakarta, to the Maluku archipelago, and in the state of West Papua, in every oppression in various aspects of life. While natural resources which have been, and are being carried out between the Islamic government to Indonesia and Australia, it is not a right of the government authorities in Jakarta (Java / Indonesia), but the wealth of the country it is located in the Maluku islands, and the island nation of West Papua. Because the Australian government needs to look at the true history, and international laws that apply to prove that Maluku and West Papua was not part of the Indonesian provinces, where it is the central government in Jakarta. look at: http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/un-should-be-implementing-policies.html

Related News:

We need the action of the American government and international humanitarian organizations firmly to lead the bandit government in Jakarta to go to the international court, and recognizes the validity of the status of Maluku, West Papua, Kalimantan (Borneo), Aceh, and others, is apart from the authority of the Republic of Indonesia, where it is in accordance with the true history and applicable law.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2013/05/we-need-action-of-american-government.html

Awareness necessary for each nation and the world leaders of the political evil of Islamic government of Indonesia to frictions among nations of the world.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2013/07/awareness-necessary-for-each-nation-and.html

Foreign investment in Papua, she said, would not address the core problems in Papua. Massive projects would not only be prone to corruption but would also widen economic gaps and marginalize Maluku nation, and also to the Papuans nation even more.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2013/07/foreign-investment-in-papua-she-said.html
_________________________________________________________________________________

Indonesian:

Perlu untuk kesadaran bagi Pemerintah Australia untuk melakukan hal yang benar didalam diplomatik-politik dan bisnis, dan jangan bagi pemerintah Australia terpancing, dengan bujukan dari pemerintah Islam Indonesia didalam kejahatannya.


Kamis, 4 Juli 2013

News

Presiden SBY Bertemu Kevin Ruud Hari Ini

Penulis: Sandro Gatra
Kamis, 4 Juli 2013 | 07:38 WIB
PM Australia Kevin Rudd. | AFP PHOTO / ABC NEWS
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/7/2013) malam. Kehadiran Kevin Rudd ke Indonesia ialah dalam rangka menghadiri Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda tahunan. Namun, ada perbedaan untuk pertemuan kali ini setelah terjadi perubahan pemerintahan. Kevin baru dilantik sebagai Perdana Menteri Australia menggantikan Julia Gillard.

Pertemuan akan mengkaji perkembangan yang telah dicapai sejak pertemuan terakhir kedua pemimpin pemerintahan pada Juli tahun lalu di bidang investasi dan perdagangan. "Khusus bidang investasi, sejak 2011-2012, terjadi peningkatan investasi sangat pesat sekitar 700 persen," kata Marty.

Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menambahkan, selain mengevaluasi kerja sama di bidang ekonomi dan investasi, kedua kepala pemerintahan juga akan membahas berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama, misalnya, sebut dia, kerja sama APEC dan G-20. Dia mengatakan, Rudd dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dengan kamar dagang kedua negara.
Editor : Palupi Annisa Auliani
__________________________________________________________________________________

Bangsa Maluku dan Papua Barat berharap dari Pemerintah Australia untuk lebih cenderung untuk mempromosikan Hukum Internasional pada "Demokrasi dan HAM", sebagaimana pemerintah Australia harus mengingat pada penandatangan dari persetujuan deklarasi yang telah dibuat di London pada tanggal 12 Juni 1941, dimana delegasi Australia saat itu adalah bahagian dari beberapa negara yang hadir, seperti: Kanada, Selandia Baru, dan Uni Afrika Selatan, dan pemerintah diasingkan dari Belgia, Cekoslowakia, Yunani, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, Yugoslavia, dan Jenderal de Gaulle dari Perancis, dimana pertemuan ini adalah di Istana St James kuno, London. http://www.un.org/en/aboutun/history/saint-james.shtml

Seperti kita ketahui bahwa deklarasi yang ditandatangi sebagai "semboyan perdamaian" diantara tiap bangsa, sebagai berikut:

"Dasar hanya benar perdamaian abadi adalah kerjasama bersedia masyarakat bebas di dunia di mana, terbebas dari ancaman agresi, semua dapat menikmati keamanan ekonomi dan sosial;

"Ini adalah niat kami untuk bekerja sama, dan dengan masyarakat bebas lainnya, baik dalam perang dan perdamaian, untuk tujuan ini."


Jadi kita berharap dari pemerintah Australia, dan dari tiap negara, yang telah menandatangani deklarasi ini, untuk turut serta melakukan tindakan yang disesuaikan dengan hukum internasional, yang mana telah berlaku, untuk keadilan dapat tercapai bagi bangsa Maluku, dan bangsa Papua Barat, dimana agresi militer dan polisi, yang mana telah digerakan terus oleh pemerintahan Islam Indonesia di Jakarta, ke pada negara kepulauan Maluku, dan di negara Papua Barat, didalam setiap penindasan diberbagai aspek kehidupan. Sementara kekayaan alam yang mana telah, dan sedang untuk dilakukan diantara pemerintahan Islam Indonesia dan Australia itu, adalah bukan hak dari otoritas pemerintah di Jakarta (Pulau Jawa/Indonesia), melainkan kekayaan itu adalah terletak pada negara kepulauan Maluku, dan negara kepulauan Papua Barat. Sebab pemerintah Australia perlu untuk melihat dari sejarah yang benar, dan hukum internasional yang berlaku untuk membuktikan bahwa Maluku dan Papua Barat adalah bukan bagian dari propinsi Indonesia, dimana pusat pemerintahan itu adalah di Jakarta. lihat pada: http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/05/un-should-be-implementing-policies.html

Relasi Berita:

Kita perlu tindakan dari pemerintah Amerika dan organisasi kemanusiaan internasional tegas untuk memimpin pemerintahan penjahat di Jakarta untuk pergi ke pengadilan internasional, dan mengakui keabsahan status Maluku, Papua Barat, Kalimantan (Borneo), Aceh dan lain-lain, adalah terpisah dari otoritas Republik Indonesia, di mana hal ini sesuai dengan sejarah yang benar dan hukum yang berlaku.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2013/05/we-need-action-of-american-government.html

Kesadaran yang diperlukan untuk setiap bangsa dan pemimpin dunia dari kejahatan politik pemerintah Islam Indonesia friksi antara bangsa-bangsa di dunia.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2013/07/awareness-necessary-for-each-nation-and.html

Investasi asing di Papua, katanya, tidak akan mengatasi masalah inti di Papua. Proyek-proyek besar tidak hanya akan rentan terhadap korupsi, tetapi juga akan memperluas kesenjangan ekonomi dan meminggirkan bangsa Maluku, dan juga untuk bangsa Papua bahkan lebih.
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2013/07/foreign-investment-in-papua-she-said.html

No comments:

Post a Comment