Sunday, 19 May 2013

We expect from the Government of Mexico to not follow the sweet seduction of illegal Indonesian government, which is still a lot of the problems humanity has been violated by the Indonesian Government.

"Indonesia's Foreign Minister Marty Natalegawa did his working visit to Mexico City"

"Indonesia's Foreign Minister, Marty Natalegawa, while meeting with the President of Mexico, Enrique Peña Nieto"
Photo By: Directorate of Information and Media Ministry of Foreign Affairs of Indonesia

On 13-14 May 2013, the Minister of Foreign Affairs, Dr. Marty Natalegawa, is conducting a working visit to Mexico City.
A visit to Mexico this year to coincide with the 60th anniversary of diplomatic relations between Indonesia and Mexico, which officially opened in 1953.
On that occasion, the Foreign Minister has held bilateral meetings with the Foreign Minister in Mexico, José Antonio Meade Kuribreña, and also has a courtesy call to the President of Mexico, namely: Enrique Peña Nieto.
In a bilateral meeting with the Secretary of Mexico, namely: Jose Antonio Meade Kuribreña, has dibahaskan on the development of bilateral relations between the two countries, particularly since the visit of the President of Indonesia, namely: Dr. Susilo Bambang Yudhoyono to Mexico in 2008 ago, and a meeting with the President of Mexico President Felipe Calderon on the sidelines of the APEC summit in Vladivostok, in September 2012.

The two Foreign Ministers agreed to continue to enhance friendship, and for the mutual benefit between Indonesia and Mexico, especially in economics, trade, investment, as well as inter-community relations. Besides the bilateral issues, the two ministers also discussed cooperation between the two countries in various regional and global forums such as FEALAC, APEC and the G20.
On the occasion of this visit, the Minister also held a dialogue with members of Mexico's leading Think Tank institute, namely: Mexican Council for Foreign Relations (COMEXI).
Diplomatic relations between Indonesia and Mexico opened in 1953, and by 2013 this is a 60th anniversary of diplomatic relations between the two countries. Indonesia and Mexico to establish good relations and friendly.
At the time of President visit to Mexico in 2008, has agreed to a variety of cooperation agreements in the fields of education, diplomatic, agriculture, promotion of trade and energy cooperation.
The trade value between Indonesia and Mexico in 2012 has reached U.S. $ 1.218 billion, of which Indonesia surplus of U.S. $ 81.4 million.

This figure increased from the year 2011 ie when the value of trade between the two countries reached U.S. $ 1.07 billion, of which Indonesia surplus of approximately U.S. $ 245.7 million. Indonesia's main export commodity to Mexico, namely: include rubber, goods for household electronics, footwear, processed oil, furniture and other wood products.


Please note by Mexico Government that: Islam Indonesian Government in Jakarta has become one of the illegal government and terrorists, where it is included on the understanding of the nature and attitude of Islamic Totalitarianism Indonesian Government in Jakarta.

Recalling the definition of Totalitarianism is:

Dominance by a single, like - minded governing elite all (or almost all) in political, economic, social and cultural, which is organized in a country by a single party monopoly of power, not only the police repression of any form of dissent and opposition , but also, all forms of private organizations such independent, strict censorship of the mass media, the state of economic central planning and administration, and broad propaganda to instill the principles of compulsory official ideology. Totalitarian states differ from traditional dictatorships, or despotism especially with respect to a broader scope ("total") of human behavior, that the authorities are trying to regulate in detail, and in relation to a further mechanism to control them more effectively, and made possible by utilizing a breakthrough in the twentieth century in rapid communications, and transportation, scientific psychology, pervasive mass media, surveillance technology, electronic information retrieval, and so on. The term is generally used for both the fascist regime and the communist regime, and sometimes with other extensions exotic, cult movements or regimes with ambitions for total control such as those led by various religious fanatic.

The fact of life inside the Indonesian Politics that under leadership of Jakarta Islam Government are included all that explanation. So UUD (Constitution) 1945 and PANCASILA are just as mask to covered up their criminality in evil politics, both inside the country politics as their interest to control the whole nations or others in different islands as former Dutch colony, and also in their interest in foreign as their target, as you see in many example of the related news:

We look forward to the Government of Mexico to see the humanitarian problems that have occurred for the people of Maluku and West Papua, where persecution is over the limit of humanity from all sorts of aspects of life perspective that has been carried out by the Islamic Government of Indonesia in Jakarta, as they also do to the nation east-Timor before. While all approvals related to natural resources are not the property of the Jakarta government, while the lives of the people of Maluku and West Papua are immersed in poverty. In this case, of course, we need the support of law in democracy, human rights and international law, so that justice can be created for the entire nation, and the crimes that they have done it can be to stop.


Kami berharap dari Pemerintahan Mexico untuk tidak mengikuti rayuan manis dari Pemerintahan ilegal Indonesia, dimana masih banyak pada permasalahan kemanusiaan yang telah dilanggar oleh Pemerintahan Indonesia.

“Menlu RI Marty Natalegawa LAKUKAN Kunjungan KERJANYA Ke Mexico City”

By NRM News Mei 14, 2013 Bilateral Internasional Kunjungan Kerja Menlu RI Mexico City

"Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, saat bertemu dengan Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto"
Foto Oleh: Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Indonesia

Pada tanggal 13-14 Mei 2013, Menteri Luar Negeri, Dr Marty Natalegawa, sedang melakukan kunjungan kerja ke Kota Meksiko.

Kunjungan ke Meksiko tahun ini bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Meksiko, yang secara resmi dibuka pada tahun 1953.

Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri di Meksiko, José Antonio Meade Kuribreña, dan juga memiliki kunjungan kehormatan kepada Presiden Meksiko, yaitu: Enrique Peña Nieto.

Dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Meksiko, yaitu: Jose Antonio Meade Kuribreña, memiliki dibahaskan pada pengembangan hubungan bilateral antara kedua negara, terutama sejak kunjungan Presiden Indonesia, yaitu: Dr Susilo Bambang Yudhoyono ke Meksiko pada 2008 silam, dan pertemuan dengan Presiden Presiden Meksiko Felipe Calderon di sela-sela KTT APEC di Vladivostok, pada September 2012.

Kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk terus meningkatkan hubungan persahabatan, dan untuk saling menguntungkan antara Indonesia dan Meksiko, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, serta hubungan antar-masyarakat. Selain isu bilateral, kedua menteri juga membahas kerjasama antara kedua negara di berbagai forum regional dan global seperti FEALAC, APEC dan G20.

Pada kesempatan kunjungan ini, Menteri juga menggelar dialog dengan anggota dari Meksiko terkemuka Think Tank institut, yaitu: Council Meksiko untuk Hubungan Luar Negeri (COMEXI).

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Meksiko dibuka pada tahun 1953, dan pada tahun 2013 ini adalah peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara. Indonesia dan Meksiko untuk membangun hubungan yang baik dan ramah.
Pada saat Presiden berkunjung ke Meksiko pada tahun 2008, telah menyetujui berbagai perjanjian kerjasama di bidang pendidikan, diplomatik, pertanian, promosi perdagangan dan kerjasama energi.
Nilai perdagangan antara Indonesia dan Meksiko pada 2012 telah mencapai US $ 1218000000, yang Indonesia surplus sebesar US $ 81.400.000.
Angka ini meningkat dari tahun 2011 yaitu ketika nilai perdagangan kedua negara mencapai US $ 1070000000, yang Surplus Indonesia sekitar US $ 245.700.000. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Meksiko, yaitu: meliputi karet, barang untuk elektronik rumah tangga, alas kaki, minyak olahan, furnitur dan produk kayu lainnya.


Perlu diketahui oleh Pemerintahan Mexico bahwa: Pemerintahan Islam Indonesia di Jakarta telah menjadi salah satu pemerintahan ilegal dan Teroris, dimana hal ini adalah termasuk dari pengertian pada sifat dan sikap dari Totalitarianisme Pemerintahan Islam Indonesia di Jakarta.

Mengingat kembali pada pengertian dari Totalitarianisme adalah:

Dominasi oleh satu, seperti - berpikiran elit pemerintahan semua (atau hampir semua) di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang diselenggarakan di negara dengan partai tunggal monopoli kekuasaan, bukan hanya represi polisi segala bentuk perbedaan pendapat dan oposisi, tetapi juga, semua bentuk organisasi swasta seperti independen, sensor ketat terhadap media massa, keadaan perencanaan ekonomi pusat dan administrasi, dan propaganda luas untuk menanamkan prinsip-prinsip ideologi resmi wajib. Negara-negara totaliter berbeda dari kediktatoran tradisional, atau despotisme terutama berkenaan dengan lingkup yang lebih luas ("total") perilaku manusia, bahwa pihak berwenang berusaha untuk mengatur secara rinci, dan dalam hubungannya dengan mekanisme lebih lanjut untuk mengendalikan mereka lebih efektif, dan membuat mungkin dengan memanfaatkan terobosan dalam abad kedua puluh dalam komunikasi yang cepat, dan transportasi, psikologi ilmiah, media massa meresap, teknologi pengawasan, pencarian informasi elektronik, dan sebagainya. Istilah ini umumnya digunakan untuk kedua rezim fasis dan rezim komunis, dan kadang-kadang dengan ekstensi lainnya eksotis, gerakan pemujaan atau rezim dengan ambisi untuk total kontrol seperti yang dipimpin oleh berbagai fanatik agama.

Kenyataan hidup dalam Politik Indonesia bahwa di bawah kepemimpinan Pemerintah Islam Jakarta termasuk semua penjelasan itu. Jadi UUD (Konstitusi) 1945 dan Pancasila hanya sebagai topeng untuk menutupi kejahatan mereka dalam politik jahat, baik di dalam politik negara sebagai kepentingan mereka untuk mengontrol seluruh bangsa atau orang lain di pulau yang berbeda sebagai mantan koloni Belanda, dan juga dalam kepentingan mereka di asing sebagai target mereka,
seperti yang Anda lihat dalam banyak contoh berita terkait:

Kita berharap kepada Pemerintahan Mexico untuk melihat permasalahan kemanusiaan yang telah terjadi bagi bangsa Maluku dan Papua Barat selama ini, dimana penganiayaan yang melewati batas kemanusiaan dari segala macam aspek perspektif kehidupan yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Islam Indonesia di Jakarta, seperti dilakukan oleh mereka juga terhadap bangsa Timur-Timor sebelumnya. Sedangkan segala persetujuan yang berelasi dengan kekayaan alam adalah bukan hak milik dari pemerintahan Jakarta, sementara kehidupan bangsa Maluku dan Papua Barat adalah terlena dalam kemiskinan. Dalam hal ini, tentunya kita memerlukan dukungan didalam hukum demokrasi, dan hukum HAM internasional, supaya keadilan dapat tercipta bagi seluruh bangsa, dan supaya kejahatan yang telah mereka lakukan itu dapat untuk berhenti.

No comments:

Post a Comment