Sunday, 14 October 2012

Concern of government Islamic Java / Indonesia always on foreign issues, while issues within the Indonesian state itself was ignored by the President at all

Yudhoyono urges Obama intervention

Susilo Bambang Yudhoyono has written to the US president to express his concerns. (Getty)
Susilo Bambang Yudhoyono has written to the US president to express his concerns. (Getty)
Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono has urged Barack Obama to intervene and stop a Florida church carrying out a planned Koran burning.
Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono has urged Barack Obama to intervene and stop a Florida church carrying out a planned Koran burning.
Presidential spokesman Teuku Faizasyah said Susilo Bambang Yudhoyono had written to the US president to express his concerns.
"In the letter, President Yudhoyono wrote that Indonesia and the US are building or bridging relations between the Western world and Islam. If the Koran burning occurs, then those efforts will be useless," he said.
"There is a deep concern over the planned Koran burning ceremony as it could spark conflict among religions," Faizasyah said.
Florida's Dove World Outreach Center is planning to burn copies of the Koran on the anniversary of the September 11, 2001 attacks on New York.
Indonesia is the world's largest Muslim-majority country.
My Explanation:

Government Islamic Java / Indonesia under the leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono is always concerned with problems in other countries, which in particular on issues related to Islam or Islamic countries in the problem, while in Indonesia the country itself, which is led by Susilo Bambang Yudhoyono himself, when a lot of abuse on the issues of human rights and of the consequences of dirty politics, where Jihad extremists who burn churches, closing churches, murder due to the attacks that have been committed against Christians, the bombings that have been made and are being planned and forth by the union of Islamic organizations themselves, never to be stopped or ignored by the President as head of state to stop or even resolve the case according to the law, well in the case itself, which has happened and is happening in people's lives as citizenship the same, so that peace and justice can be ensured. Not only on the nationality of the same island of Java, it has also been done and always done by the political games of the rule of Islamic Java / Indonesia in Jakarta through any system of governance that propagate slowly to their success based on the powers of government on the basis of an Islamic state Indonesia to each of the nations in the former Dutch colonies such as in Maluku and other places, and it is evident in their colonial, so it is said by them (the government in Jakarta) itself, that Indonesia is the largest Muslim country in the world, because government officials are all Muslims and sponsored by community organizations, the political parties on the island of Java, it all is Islam.

Evidence of the problem is related to the news can be seen in the example below:

And many Muslims who come from overseas / foreign, is the addition of the amounts to "solidify the state of Indonesia" with "Islamic figure" in the world, but it is also, that the population census in the country of Indonesia is "propagated" to the international community, in "object and purpose" as their government in Jakarta, Indonesia was for "assessed" by the international community that Indonesia is the "largest Muslim country in the world". And the fact that, it is "used as a political strategic Jakarta" to "provide sponsorship for refugees Islamia", which is the arrival of "Islamic countries concerned" to settle in the "ladder of time" in which "given" by "government Islamic Java / Indonesia", and after that, the refugees were "dispatched" through "system of smuggling" and through "ordinary people involved", without consciously and unconsciously that the political system of strategic Islamic Java / Indonesia has been running accordance with the "system / agenda" or "Jakarta political program" for "refugees Islam" that "can" achieve their goals to Australia ".

Because this issue has been "goes beyond the norms of a normal human life", please, for the government of the Islamic Java / Indonesia in the interests of his country, to decide what is in the country's desire to stand based on what where desired by the government and the people themselves, which is relevant to their lives themselves, because it is the will of their own, but that does not mean for them, "imposing the will of another nation" or even "impose the will of others" to "engaged" or even "follow political will of the government in Jakarta ", let alone" results dirty politics "in the game of Jakarta" disastrous results "for each different nation in the" background of different life history "into a" misery "that" felt with "adversity" that endless ".

For us, it is to decide cases like this, then it is time for the UN to solve the problem in the case of Indonesia by means of policies which apply international law to stop the "Civil, Criminal, and so" in international law which has been enacted in the international itself. And it is time for every nation in the world as the world's children for the awareness of the truth to support justice, so that the case does not drag on and become complicated without a legal remedy for sure, because we all live in this world is to have life dependence between each nation at each natural products needed by us at each place or region, in which we all live by justice, peace, etc., which evenly distributed to all in God's grace.

Once again, hope in this case is for a positive sense of justice itself can be achieved for all governments in the world, a humanitarian organization in the world, religious institutions, as well as the world community, to international law can be applied to each individual at the relevant government who have overcome evil crime to be solved according to the law, so that peace, and so on, may be shared with us in the world as well, may God bless.


Yudhoyono mendesak intervensi Obama

Susilo Bambang Yudhoyono has written to the US president to express his concerns. (Getty)
Susilo Bambang Yudhoyono telah menulis surat kepada presiden AS untuk mengekspresikan kekhawatirannya. (Getty)

Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendesak Barack Obama untuk campur tangan dan menghentikan sebuah gereja Florida melaksanakan pembakaran Alquran yang direncanakan.
Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendesak Barack Obama untuk campur tangan dan menghentikan sebuah gereja Florida melaksanakan pembakaran Alquran yang direncanakan.

Juru bicara kepresidenan, Teuku Faizasyah mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono telah menulis surat kepada Presiden AS untuk mengekspresikan kekhawatirannya.

"Dalam surat itu, Presiden Yudhoyono menulis bahwa Indonesia dan AS membangun atau menjembatani hubungan antara dunia Barat dan Islam. Jika pembakaran Al Qur'an terjadi, maka upaya tersebut akan sia-sia," katanya.

"Ada keprihatinan yang mendalam terhadap upacara pembakaran Alquran yang direncanakan karena bisa memicu konflik di antara agama-agama," kata Faizasyah.

Dove Florida World Outreach Center berencana untuk membakar salinan Al-Quran pada hari peringatan itu, serangan 11 September 2001 di New York.

Indonesia adalah terbesar di dunia yang berpenduduk mayoritas Muslim negara.

Penjelasan Saya:

Pemerintah Jawa Islam/Indonesia dibawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu peduli dengan permasalahan pada negara lain, yang mana pada khususnya mengenai permasalahan berkaitan dengan Islam atau negara Islam pada permasalahannya, disaat didalam negara Indonesia itu sendiri, yang mana dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, disaat banyak tentang pelecehan pada permasalahan HAM dan dari akibat Politik kotor, dimana Jihad ektrimis yang membakar Gereja-gereja, penutupan gereja-gereja, pembunuhan akibat penyerangan-penyerangan yang telah dilakukan terhadap umat Kristiani, pemboman-pemboman yang telah dilakukan dan sedang di rencanakan dan sebagainya oleh persatuan dari organisasi Islam itu sendiri, tidak pernah untuk dihentikan atau dipedulikan oleh Presiden sebagai kepala negara untuk menghentikannya atau bahkan menyelesaikan perkara menurut hukum yang berlaku, dengan baik didalam perkara itu sendiri, yang mana telah terjadi dan sedang terjadi pada kehidupan masyarakat sebagai kewarganegaraan yang sama, supaya kedamaian dan keadilan itu dapat terjamin. Bukan hanya pada kewarganegaraan yang sama pada kepulauan di Jawa, hal ini juga telah dilakukan dan senantiasa dilakukan oleh permainan politik dari pemerintahan Jawa Islam/Indonesia di Jakarta melalui segala sistem pemerintahan yang merambat secara perlahan untuk kesuksesan mereka yang berdasarkan atas kekuasaan pemerintah atas dasar negara Islam Indonesia kepada tiap bangsa-bangsa yang di bekas jajahan Belanda seperti di Maluku dan lain-lain tempat, dan hal itu adalah nyata didalam kolonial mereka, sehingga dikatakan oleh mereka (pemerintah di Jakarta) sendiri, bahwa Indonesia adalah sebagai negara Islam terbesar di dunia, sebab semua pejabat pemerintahan adalah Islam dan disponsori oleh organisasi masyarakat, yang partai-partai politik di pulau Jawa itu semua adalah Islam.

Bukti dari pada permasalahan yang berkaitan ini dapat dilihat pada contoh berita di bawah ini:

Dan banyaknya Islam yang berasal dari luar negeri/asing, adalah penambahan penduduk dalam jumlah untuk "memadatkan negara Indonesia" dengan "angka Islam" terbesar di dunia, disamping itu juga, bahwa sensus penduduk di negara Indonesia adalah "dipropagandakan" kepada dunia internasional, dalam "maksud dan tujuan" mereka sebagai pemerintahan di Jakarta, adalah supaya Indonesia "dinilai" oleh dunia internasional bahwa Indonesia adalah sebagai "negara Islam terbesar di dunia". Padahal pada kenyataan bahwa, hal ini "dipakai sebagai strategis politik Jakarta" untuk "memberikan sponsor bagi para pengungsi Islamia", yang mana kedatangan mereka adalah dari "negara-negara Islam bersangkutan" untuk menetap dalam "jenjang waktu" yang mana "diberikan" oleh "pemerintah Jawa Islam/Indonesia", dan setelah itu, pengungsi-pengungsi itu "diberangkatkan" melalui "sistem penyelundupan" dan melalui "masyarakat biasa yang dilibatkan", tanpa sadar dan tidak sadar bahwa sistem dari strategis politik pemerintah Jawa Islam/Indonesia telah berjalan sesuai dengan "sistem/agenda" atau "program politik Jakarta" untuk "pengungsi Islam" itu "dapat" mencapai tujuan mereka ke Australia".

Kejahatan dari politik pemerintah Jawa Islam/Indonesia di Jakarta harus dihentikan, dan mereka semua harus bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak mempunyai moralitas, oleh karena tragedi kerusuhan seperti di Maluku dan lain-lain tempat pada kepulauan yang bersangkutan, yang mana telah membawa peperangan, pembunuhan dan sebagainya dalam keterikatan masalah yang menjadi rumit itu dapat berakhir sesuai dengan hukum yang berlaku di dunia internasional yang disepakati oleh kita semua di dunia, dimana PBB harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan bijaksana.

Sebab permasalahan ini telah "melampui batas norma-norma dalam kehidupan kemanusiaan yang normal", silahkan, bagi pemerintahan Jawa Islam/Indonesia didalam kepentingan negaranya, untuk memutuskan apa saja yang di inginkan untuk negara itu berdiri berdasarkan atas apa saja yang mana diinginkan oleh pemerintahan dan pada rakyatnya itu sendiri, yang mana bersangkutan bagi kehidupan mereka itu sendiri, sebab hal itu adalah kehendak mereka sendiri, tetapi bukan berarti untuk mereka, "memaksakan kehendak bangsa lain" atau bahkan "memaksakan kehendak orang lain" untuk "terlibat" atau bahkan "mengikuti kehendak dari kepentingan politik pemerintahan di Jakarta", apalagi dari "hasil politik kotor" dalam permainan Jakarta "mengakibatkan bencana" bagi tiap bangsa yang berbeda dalam "latarbelakang sejarah kehidupan yang berbeda" menjadi satu "kesengsaraan" yang "dirasakan bersama" dalam kesengsaraan "yang tidak ada habisnya".

Bagi kami, adalah untuk memutuskan perkara seperti ini, maka sudah waktunya untuk PBB memecahkan perkara didalam permasalahan negara Indonesia dengan memakai kebijakan hukum internasional yang mana diberlakukan untuk menghentikan tindakan "Perdata, Pidana, dan sebagainya" dalam hukum internasional yang mana telah diberlakukan di dunia internasional itu sendiri. Dan sudah waktunya bagi tiap bangsa di dunia sebagai anak-anak dunia untuk kesadaran dalam dasar kebenaran untuk mendukung keadilan, supaya perkara tidak berlarut-larut dan menjadi rumit tanpa penyelesaian hukum yang pasti, sebab kita semua hidup di dunia ini adalah mempunyai ketergantungan hidup diantara tiap bangsa pada tiap hasil alam yang dibutuhkan oleh kita pada tempat masing-masing atau wilayah, dimana kita semua hidup berdasarkan keadilan, perdamaian, dan lain-lain, yang mana merata untuk semua dalam anugerah Tuhan.

Sekali lagi, pengharapan dalam hal ini adalah untuk pengertian yang positif dalam keadilan itu sendiri dapat tercapai bagi seluruh pemerintahan di dunia, organisasi kemanusiaan di dunia, lembaga-lembaga keagamaan, dan juga komunitas dunia, untuk hukum internasional dapat diberlakukan bagi tiap individual pada pemerintahan bersangkutan yang mempunyai kejahatan kriminalitas dapat diatasi untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku, supaya kedamaian, dan sebagainya, boleh dirasakan bersama oleh kita di dunia secara baik, kiranya Tuhan berkati.

No comments:

Post a Comment