https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3574509932047&set=a.3008801229683.2145368.1552033107&type=3&theater
Ministry of Foreign Affairs will continue to monitor developments related to the existence of caucuses Parlementarian For West Papua. Foreign Ministry always coordinate with the Embassy in Australia to monitor the issue of Papuan independence.
"We will continue to monitor developments in this matter," said Foreign Ministry spokesman Michael Tene, while talking to AFP on Sunday (2/26/2012).
According to Tene, the attitude of Australian parliamentarians are sympathetic to the OPM (Free Papua Movement Operations) is a personal attitude. However, it does not look eye-related support for the MP's.
It will continue to monitor the development of the issue. "We continue to coordinate with the Embassy in Australia, to monitor developments," he said.
Previously reported, the Deputy Chairman of Commission I of the House of Representatives, TB Hasanuddin gathering plans had been upset with some of Australia's parliamentary caucus Parliamentarian For West Papua for next week. He even pointed to it as a form of intervention activities against the sovereignty of Indonesia.
http://us.news.detik.com/
__________________________
Nation of West Papua is the nation regardless of the history of the sovereignty of the Republic of Indonesia, for the establishment of the Republic of Indonesia is based on the history of fraud, the coercive force of arms to dominate the people of West Papua, Maluku, and to every nation in the former Dutch colony, and also they (the government of Islamic Java / Indonesia) violates the rules of international law relating to human rights. Besides this, the illegal government of the Islamic Java / Indonesia has violated the highest law in Indonesia, namely: the 1945 Constitution. Please see explanation at the link below, for whatever reason everything about the issue of sovereignty of the Republic of Indonesia, it is inseparable from the history of the real explanation has happened to the explanation in the link:
https://www.facebook.com/
So true for Australia and the Australian government ought to help the people of West Papua in truth they are in the right to life as a legitimate nation above their own homeland and not in Java.
No one receives an unknown person into your home without permission and control everything in your own home. This is a small example as you and I can see great things such as issues of sovereignty of West Papua, Maluku and all the nations of the former Dutch colony is right as a legitimate nation above his own, and not in Java and under the authority of Islamic government of Java / Indonesia.
More than in this situation, it is necessary for the existence of the Dutch government could shed more light on the problem of West Papua, so that problems can be solved easily by truth itself, so it has a history of these linkages have a good and peaceful settlement. Thank you and God bless the truth within themselves.
__________________________
Kementerian Luar Negeri akan terus memantau perkembangan terkait keberadaan kaukus Parlementarian For West Papua. Kemlu selalu berkordinasi dengan KBRI di Australia untuk memonitor isu kemerdekaan Papua.
"Kita akan terus pantau perkembangan-perkembangan soal ini," ungkap Jubir Kemenlu Michael Tene, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (26/2/2012).
Menurut Tene, sikap para anggota parlemen Australia yang simpati terhadap gerakan OPM (Operasi Papua Merdeka) adalah sikap personal. Namun, pihaknya tidak memandang sebelah mata terkait dukungan anggota parlemen tersebut.
Pihaknya akan terus memantau perkembangan isu tersebut. "Kita terus koordinasi dengan KBRI di Australia, untuk pantau perkembangan," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berang dengan rencana berkumpulnya sejumlah parlemen Australia dalam kaukus Parlementarian For West Papua untuk pekan depan. Ia bahkan menuding kegiatan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.
http://us.news.detik.com/
__________________________
Bangsa Papua Barat adalah bangsa yang terlepas dari sejarah kedaulatan Republik Indonesia, sebab terbentuknya Republik Indonesia itu berdasarkan dari penipuan sejarah, kekerasan senjata dalam pemaksaan untuk mendominasi bangsa Papua Barat, Maluku, dan pada setiap bangsa di bekas jajahan Belanda dan juga mereka (pemerintahan Jawa Islam/Indonesia) melanggar aturan hukum internasional yang berkaitan dengan HAM. Disamping hal itu, pemerintahan ilegal dari Jawa Islam/Indonesia telah melanggar hukum tertinggi di Indonesia, yaitu: UUD 1945. Silahkan melihat penjelasan pada link dibawah ini, sebab segala sesuatu alasan apa pun tentang permasalahan kedaulatan Republik Indonesia, maka tidak terlepas dari penjelasan sejarah yang nyata telah terjadi pada penjelasan di link tersebut:
https://www.facebook.com/
Jadi betul untuk pemerintah Australia dan bangsa Australia seharusnya untuk membantu bangsa Papua Barat didalam kebenaran mereka didalam hak hidup sebagai bangsa yang sah diatas tanah air mereka sendiri dan bukan di tanah Jawa.
Tidak seorang pun menerima seseorang yang tidak dikenal masuk kedalam rumah mu tanpa permisi dan mengontrol segala yang ada di rumah mu sendiri. Hal ini adalah contoh kecil sebagaimana kau dan saya dapat melihat hal yang besar seperti permasalahan kedaulatan Papua Barat, Maluku dan setiap bangsa-bangsa di bekas jajahan Belanda adalah hak sebagai satu bangsa yang sah diatas negerinya sendiri, dan bukan di tanah Jawa dan dibawah kekuasaan dari pemerintahan Jawa Islam/Indonesia.
Lebih dari pada situasi ini, maka perlu untuk keberadaan dari pemerintahan Belanda dapat menjelaskan lebih lanjut tentang permasalahan Papua Barat, supaya permasalahan yang gampang itu dapat diselesaikan menurut kebenaran itu sendiri, sehingga dari sejarah yang mempunyai keterkaitan tersebut mempunyai penyelesaian yang baik dan damai. Terima kasih dan Tuhan berkati didalam kebenaran itu sendiri.
No comments:
Post a Comment